- ANTARA FOTO/Andika Wahyu
VIVAnews - Setelah Fraksi Demokrat dan PKB, kini PPP memutuskan untuk menarik dukungan atas usulan Hak Angket perpajakan. "Karena kami sudah melihat fraksi mayoritas mundur, ya nggak bisa dipaksakan, ya FPPP mundur," kata Ketua FPPP, Hasrul Azwar, beralasan, Jumat, 28 Januari 2011.
Langkah serupa sebelumnya telah dilakukan PKB. Ketua Fraksi PKB, Marwan Jakfar, berpendapat hak angket ini belum ada urgensinya. Menurut Marwan, lebih baik Panitia Kerja (Panja) yang sudah dibuat dimaksimalkan. "Kalau ada Pansus dan Panja malah tumpang tindih," kata Marwan.
Delapan anggota Fraksi Demokrat yang semula ikut meneken usul tersebut, juga menarik dukungan mereka atas perintah pimpinan fraksi.
Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum menganggap usulan sejumlah inisiator untuk menggunakan Hak Angket kurang tepat. Dia menilai, "Kasus mafia pajak harus diusut tuntas lewat jalur hukum. Biar keadilan bisa ditegakkan," katanya. "Masa partai koalisi pemerintah mengajukan angket."
Menurut Tata Tertib DPR RI, usulan Hak Angket harus diteken sedikitnya oleh 25 anggota Dewan. (umi)
Mudik Lebaran 2024 Dinilai Beri Dampak Positif untuk Perekonomian Indonesia
Masyarakat baru saja merayakan Puasa Ramadan dan Lebaran Hari Raya Idul Fitri 2024, pada momen itu mayoritas masyarakat menjalankan tradisi mudik ke kampung halaman. Dari
