VIVAnews - Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie, mengunjungi politisi Golkar yang ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat malam 28 Januari 2011. Golkar pada dasarnya mendukung upaya penegakan hukum yang dilakukan KPK, namun jangan bersifat tebang pilih.
"Kami menghormati proses hukum. Tapi dalam prosesnya tidak boleh diskriminatif," kata Aburizal Bakrie seperti dikutip juru bicaranya, Lalu Mara Satria Wangsa, dalam perbincangan dengan VIVAnews.com, Sabtu 29 Januari 2011.
Menurut Lalu Mara, itu adalah pesan yang disampaikan Aburizal Bakrie terkait kasus dugaan suap pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia yang menyeret 25 anggota DPR periode 1999-2004.
Bagi Golkar, penegakan hukum sebaiknya dilakukan dengan cara-cara yang tidak menabrak hukum. Semua sebaiknya didasarkan pada undang-undang yang berlaku. "Jangan dipolitisasi," kata Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar ini.
Lalu Mara menegaskan, dalam kasus ini Partai Golkar akan memberikan bantuan advokasi kepada 10 politisi Partai Beringin yang tersandung kasus ini. Semalam, Aburizal sudah membesuk para politisi Golkar ini di Rutan Salemba dan Cipinang.
Ada sepuluh politisi Golkar yang tersangkut kasus cek pelawat ini. Salah satunya mantan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Paskah Suzetta dan mantan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang juga politisi Golkar Baharuddin Aritonang.
Diskriminasi Terhadap Perempuan Dalam Pekerjaan Kian Parah di Tiongkok
Tiongkok menduduki peringkat ke-63 dalam Indeks Kesenjangan Global pada tahun 2006 namun merosot ke posisi 107 pada tahun 2023.
