- VIVAnews/Tri Saputro
VIVAnews - Ketua DPR Marzuki Alie melakukan segala upaya agar rapat Tim Pengawas Century DPR dengan Komisi Pemberantasan Korupsi hari ini dapat berjalan baik.
Upaya ini dinilai penting setelah preseden buruk di Komisi III bidang Hukum DPR Senin kemarin yang menolak kehadiran dua pimpinan KPK Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah.
"Insya Allah Timwas Century tidak akan mempermasalahkan status Bibit dan Chandra. Suasananya kan tidak seperti di Komisi III," kata Marzuki sesaat sebelum menerima KPK di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu 2 Januari 2011.
Marzuki meyakinkan Timwas Century tidak akan mengikuti sikap Komisi III. Marzuki bahkan telah berkoordinasi dengan seluruh partai koalisi, Demokrat, PKS, PPP, PAN, dan PKB, agar penolakan terhadap Bibit dan Chandra tidak terulang lagi hari ini, mengingat materi rapat yang sangat penting, yaitu uji silang terhadap temuan KPK atas kasus Bank Century.
Sementara itu, kelima pimpinan KPK saat ini sudah lengkap hadir di Gedung DPR. Mereka sedang diterima pimpinan dewan Marzuki Alie dan Pramono Anung di ruang tamu Timwas Century. Rencananya, Wakil Ketua DPR Pramono akan memimpin rapat kali ini.
"Insya Allah jalannya rapat akan lebih dingin selama saya yang memimpin," kata Pramono. Namun ia tak menjamin tidak akan ada dinamika yang terjadi di dalam rapat.
"Intinya saya punya otoritas untuk mengatur jalannya sidang," tegas Pramono. Sebelumnya, Marzuki telah meminta Pramono berkoordinasi dengan anggota Timwas untuk tidak menolak Bibit dan Chandra.
Pimpinan KPK Haryono Umar menekankan, pimpinan KPK berjumlah lima orang. "Oleh karena itu kami akan selalu datang berlima untuk menghadiri undangan DPR," ujarnya sebelum rapat. Haryono juga mengatakan, tidak ada niat KPK untuk berhadap-hadapan dengan DPR. "Kami berpegang pada Kejaksaan saja (soal deponering Bibit-Chandra)," tutupnya. (umi)
Arti dan Peran Amicus Curiae yang Diajukan Megawati dan Habib Rizieq ke MK
Pengajuan amicus curiae yang dilakukan sejumlah tokoh ini heboh mencuat terkait dengan persidangan dalam pekara sengketa hasil Pilpres 2024.
