- Surabaya Post
VIVAnews - Dewan Pimpinan Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (DPW PKB) Jatim memerintahkan anggota fraksinya yang duduk di DPRD Kota Surabaya untuk segera mencabut dukungan pemakzulan terhadap Walikota Surabaya, Tri Rismaharini.
Penegasan itu dikatakan Ketua DPW PKB Jatim, Imam Nahrowi usai menggelar rapat tertutup dengan agenda pemanggilan lima orang kader yang duduk di DPRD Surabaya, Jawa Timur, Jumat 4 Februari 2011.
"Hasil rapat, kita sepakati, untuk mencabut dan meninjau kembali keputusan Fraksi PKB yang pernah diambil atas pamakzulan Walikota Surabaya, Tri Rismaharini," kata Imam Nahrowi.
Keputusan itu diambil dengan disertai catatan. Pertama, Walikota Surabaya Tri Rismaharini harus lebih memperhatikan nasib PKL. Tidak 'mengorbankan' PKL dalam setiap penggusuran yang berdalih pembangunan dan penertiban kota.
Dua, walikota diminta tidak mengepras seenaknya dana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Tiga, walikota diminta tidak pilih kasih untuk penyaluran dana jaring aspirasi masyarakat (Jasmas). Empat, walikota diminta harus berkoordinasi dengan gubernur dan menteri PU terkait penanganan banjir di Pakal, akibat meluapnya Kali Lamong di Surabaya Barat.
"Itu yang kita ajukan untuk segera ditindaklanjuti dan diteruskan ke walikota. Karena itu lebih penting menyangkut kehidupan masyarakat Surabaya," tegas Nahrowi.
Dalam rapat tertutup tersebut, anggota dewan yang dipanggil adalah Ketua FPKB M Naim Ridwan, Ketua DPC PKB Kota Surabaya Musyafak Rouf, Masduki Toha, Musrifah, dan Mazlan Mansur masing-masing anggota fraksi.
Sebelumnya, DPW PKB Jatim mendeadline Fraksi PKB di DPRD Kota Surabaya untuk segera mencabut dukungan pemakzulan terhadap walikota. Dan, akan memberikan sangsi tegas jika tidak diindahkan.
Saat itu, Nahrowi mengatakan, pelengseran walikota oleh DPRD Kota Surabaya sangat tidak masuk akal. Dan, hanya mengulang sejarah buruk penggulingan yang pernah menimpa KH Abdurrahman Wahid saat menjabat Presiden RI. "Sangat tidak masuk akal, jika hanya karena perwali reklame kemudian mau melengserkan walikota," pungkas Nahwowi.
Laporan: Tudji Martudji | Surabaya