Jelang Pemilukada Aceh, Eks GAM Pecah

Irwandi Yusuf dan Muzakir Manaf, mantan petinggi GAM yang sama-sama mencalonkan gubernur Aceh.
Sumber :
  • Antara/ Yudhi Mahatma

VIVAnews - Komite Peralihan Aceh, organisasi penampung aspirasi mantan anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM), menyatakan mendukung Dr. Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf sebagai bakal calon gubernur Aceh. Pemilukada Aceh akan digelar pada November 2011 mendatang. Sementara itu, pengurus Partai Aceh, partai yang didirikan eks kombatan ini, menyatakan mendukung Irwandi Yusuf sebagai calon tunggal mereka.

Ketua Komite Peralihan Aceh (KPA) Muzakir Manaf mengatakan, pengajuan bakal calon gubernur itu merupakan hasil kesepakatan pimpinan KPA dalam sebuah pertemuan di Banda Aceh, Minggu, 4 Februari 2011. Menurutnya pertimbangan pihaknya memilih pasangan itu karena dinilai memiliki pengetahuan, pengalaman dan dedikasi untuk memenuhi cita-cita perjuangan seperti yang termaktub dalam MoU Helsinki.

“Kami menerima berbagai dukungan untuk pasangan calon ini baik dari pendukung partai Aceh maupun dari masyarakat luas," katanya.

Dalam rapat tersebut, kata Muzakir, pihaknya juga menyimpulkan tidak ada kemajuan pembangunan di Aceh selama lima tahun terakhir pasca perdamaian. Meski begitu, pihaknya mengakui perdamaian dan keamanan Aceh di telah pulih.

"Bila dibandingkan dengan kewenangan dan sumberdaya keuangan yang tersedia, kemajuan Aceh masih cukup jauh,” ujarnya.

Sementara itu, Juru Bicara Partai Aceh, Linggadinsyah, menegaskan calon gubernur Aceh yang diusulkan para petinggi KPA dan disampaikan Muzakir Manaf tersebut, belum mendapatkan dukungan mayoritas dari seluruh Ketua KPA dan Ketua Partai Aceh. Menurutnya, Partai Aceh tetap akan mengusung Irwandi Yusuf Sebagai calon Gubernur Aceh.

Rapat itu menurutnya berakhir buntu, namun anehnya pimpinan telah mengumumkan nama calon secara fait accompli. "Ini adalah tindakan yang anti demokrasi,” kata Linggadinsyah, dalam rilisnya.

Tak cuma itu, ia juga menuduh bahwa penunjukan Zaini Abdullah sebagai calon tunggal dari KPA dan Partai Aceh sarat nepotisme. “Sebanyak 20 dari 23 wilayah menolak untuk menyetujui usulan pimpinan karena tokoh yang dicalonkan kami nilai tidak layak,” ujarnya. (Laporan: Muhammad Riza, Banda Aceh | kd)

Usulan Kejaksaan Izinkan Lima Smelter Perusahaan Timah Tetap Beroperasi Disorot
Jemaah haji Indonesia mendengarkan khutbah Subuh jelang wukuf.

Cegah Informasi Simpang Siur, Jemaah Haji Diimbau Tak Bagikan Kabar Tidak Benar di Media Sosial

Menurut Direktur Bina Haji PHU Arsad Hidayat, jemaah haji diminta tidak asal membagikan informasi yang beredar di media sosial yang belum jelas kebenarannya.

img_title
VIVA.co.id
27 April 2024