- Antara/Rosa Panggabean
VIVAnews -- Mantan Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Tjiptardjo akhirnya memenuhi panggilan Panitia Kerja Antimafia Perpajakan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat.
Mengawali pertemuan, Tjiptardjo membacakan laporan tertulis soal apa yang telah ia lakukan di instansi yang pernah dipimpinnya. Dalam paparannya, Tjiptardjo mengatakan modus operandi dan akar permasalahan soal pajak adalah tindakan tidak terpuji. "Yaitu kemauan pihak-pihak tertentu untuk mendapat keuntungan pribadi dengan cara memasukkan data yang tidak benar," kata dia di Gedung Dewan, Senayan, Jakarta, Kamis 17 Februari 2011.
Tjiptardjo lantas mengungkapkan, pihaknya telah meminimalisasi penyimpangan, seperti yang dilakukan Gayus Tambunan. "Tidak hanya terkait kasus Gayus, sejak 2002 hingga kini Dirjen Pajak dan Kementerian Keuangan melakukan pembenahan-pembenahan, seperti good governance, reformasi kelembagaan," kata dia.
Namun jawaban Tjiptardjo dianggap tak memuaskan anggota dewan. "Jawaban-jawaban yang diberikan tidak menggembirakan. Saya minta kepada ketua dan panja, jangan terima laporan ini," tukas anggota Komisi III dari PPP, Ahmad Yani.
Kata dia, tax ratio di Indonesia bahkan di bawah Bangladesh. "Sekitar Rp300 sampai 400 triliun penerimaan negara menguap padahal pajak yang menopang APBN."
Sementara, M Nurdin dari PDIP mempertanyakan soal kasus Gayus. "Apakah kelakuan Gayus dan lainnya diketahui berdasarkan informasi dari Pak Susno (Duadji)? Tidak adakah informasi dari Ditjen Pajak, bahwa ada yang salah sehingga perlu diperbaiki?," tanya dia.
M Nurdin juga menanyakan soal 42 temuan PPATK terkait transaksi mencurigakan pegawai pajak.
Sementara Martin Hutabarat dari Gerindra bertanya ke Tjiptardjo, apakah ia mengenal Gayus. "Tidak," jawab Tjiptardjo, menggelengkan kepala. Ia lalu mengatakan jarak antara Gayus dan posisi Dirjen adalah lima tingkat.
"Ini yang menimbulkan keheranan dan kemarahan rakyat, bahwa Gayus tidak dikenal dan begitu jauh (pangkat) di bawah, tapi punya ruang yang begitu banyak," kata Martin.
Kedatangan Tjiptardjo ke gedung dewan atas izin Menteri Keuangan Agus Martowardojo. Seperti diketahui, Menkeu sebelumnya sempat melarang Tjiptardjo hadir dalam rapat dengan Komisi III DPR pada Rabu, 9 Februari 2011. Agus menilai pimpinan Komisi III seharusnya berkoordinasi terlebih dahulu dengan Komisi XI DPR yang menjadi mitra kerja Kementerian Keuangan. (hs)
Lalu Lintas Kendaraan di Tol Japek Arah Cikampek Dialihkan Keluar Km 68 GT Kalihurip
Rekayasa lalu lintas dilakukan untuk mengurai kepadatan kendaraan.
