- Antara/ Nyoman Budhiana
VIVAnews - DPP PDI Perjuangan mengeluarkan instruksi khusus kepada pengurus DPD di berbagai wilayah terkait pemanggilan KPK untuk memeriksa ketua umum mereka, Megawati Soekarnoputri. "Surat instruksi ke daerah itu supaya DPD-DPD tidak terpancing isu dan tidak melakukan gerakan yang tidak diinginkan," kata Ketua Departemen Hukum DPP PDIP Gayus Topane Lumbuun saat berbincang dengan VIVAnews.com, Sabtu, 19 Februari 2011.
Gayus mengemukakan, pasca pemanggilan KPK terhadap Megawati, banyak kader PDIP di daerah mempertanyakan hal itu, termasuk menyatakan simpati. Instruksi khusus itu berbunyi agar DPD menjelaskan kepada massa PDIP mengenai inti persoalan pemanggilan Megawati.
"Agar tidak timbul spekulasi macam-macam," ujar Gayus. Namun dia menekankan, PDIP sama sekali tidak meragukan loyalitas kader mereka terhadap Megawati.
Gayus pun tidak melihat pemanggilan KPK akan berimbas pada terkikisnya loyalitas kader kepada partai maupun sang ketua umum. "Tidak terjadi hal seperti itu. Hanya muncul pertanyaan saja," terang Gayus.
Surat instruksi ke daerah itu, kata Gayus, menjelaskan bahwa Megawati dipanggil KPK adalah atas permintaan tersangka sebagai saksi yang meringankan. Megawati dikatakan bisa menolak panggilan itu karena saksi meringankan tidak wajib datang memenuhi undangan. "Adalah hak yang bersangkutan untuk memilih apakah hendak meringankan orang yang memintanya bersaksi atau tidak," kata Gayus.
Gayus mengungkapkan, surat instruksi itu diedarkan sebagai langkah antisipasi pengurus pusat terhadap gejolak maupun protes yang mungkin muncul di daerah. "Tapi sampai saat ini tidak ada gejolak," katanya. (kd)
Suzuki Nex II Edisi 2024 Mengaspal, Ini Perubahannya
Suzuki Indonesia kembali menghadirkan penyegaran pada salah satu sepeda motor terpopulernya, Nex II.
