Demokrat Evaluasi Setgab Usai Voting Angket

Politisi Demokrat Saan Mustofa (kanan) & Politisi PAN Laurens Bahang Dama
Sumber :
  • Antara/ Widodo S Jusuf

VIVAnews - Demokrat merapatkan barisan menjelang voting usul Hak Angket Pajak yang akan digelar di Rapat Paripurna DPR, Selasa 22 Februari, besok. Hasil sidang paripurna tersebut akan menjadi landasan untuk mengevaluasi koalisi Sekretariat Gabungan.

"Keputusan besok akan menjadi momentum untuk evaluasi dalam koalisi Setgab," kata Sekretaris Fraksi Demokrat, Saan Mustopa, di Senayan, Jakarta, Senin 21 Februari 2011.

Kendati demikian, 'ujung' dari evaluasi Setgab belum dibicarakan. Menurut Saan, soal partai koalisi baru akan dibicarakan pada kebijakan lebih lanjut. Partai Demokrat mencegah fraksinya di DPR mencampuri wilayah penegakan hukum.

Demokrat menilai pembentukan Panitia Khusus Hak Angket Pajak oleh DPR hanya akan menghalangi tugas KPK. "Juga menghalangi Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2011 yang memberi mandat kepada Wakil Presiden untuk menuntaskan kasus mafia pajak," kata Ketua Departemen Keuangan DPP Partai Demokrat, M Ikhsan Modjo, di tempat yang sama.

Ia menegaskan, penegakan hukum dalam rangka penuntasan kasus mafia pajak merupakan ranah hukum pidana yang menjadi kewajiban kepolisian dan KPK untuk mengusutnya.

Demokrat berpendapat Hak Angket Pajak memfasilitasi keinginan partai-partai tertentu yang menghendaki dibubarkannya Satgas Pemberantasan Mafia Hukum bentukan Presiden, dan mendorong DPR menjadi alat kepentingan politik individu, bukannya alat bagi kepentingan bangsa dan negara.

Inisiator Hak Angket Pajak asal fraksi Golkar, Bambang Soesatyo, membantah tudingan Hak Angket merupakan alat kepentingan politik. Tujuan besar sejumlah anggota DPR mengusulkan angket mafia pajak adalah menghentikan kerugian negara dan mempercepat proses reformasi birokrasi Kementerian Keuangan. "Terutama di Ditjen Pajak,” kata Bambang dalam keterangan tertulis kepada VIVAnews.com.

Pj Gubernur Agus Fatoni Sampaikan 6 Raperda Sumsel di Depan DPRD, Apa Saja?

Besok, DPR akan menggelar sidang paripurna yang akan memutuskan, menerima atau tidak usulan Hak Angket Pajak. Bila usulan diterima, maka DPR akan melanjutkan dengan membentuk Panitia Khusus.

BYD Shark

Jegal Ford Ranger dan Toyota Hilux, BYD Ikut Persiapkan Pikap Listrik Berbasis Hybrid

Pabrikan asal China, Build Your Dreams (BYD) secara resmi mengumumkan peluncuran truk pikap plug-in Hybrid pertama, bernama BYD Shark pada ajang Beijing Motor Show 2024.

img_title
VIVA.co.id
23 April 2024