- VIVAnews/ Muhamad Solihin
VIVAnews - Politisi Demokrat, Ruhut Sitompul mendapat giliran pertama untuk menyampaikan interupsi di sidang paripurna DPR yang akan menentukan lolos tidaknya Hak Angket Mafia Pajak.
Apa isi interupsinya? "Saya punya guru politik namanya Ir Akbar Tanjung. Akbar mengatakan, politik adalah pekerjaan yang tidak pernah selesai, DPR adalah lembaga politik," kata Ruhut mengawali pernyataannya yang justru menuai interupsi dari anggota Dewan lain di sidang paripurna DPR, Jakarta, Selasa 22 Februari 2011.
Setelah panen interupsi karena dinilai bertele-tele, Ruhut malah menyampaikan rekam jejak kinerja masing-masing presiden dalam hal penerimaan pajak negara yang berhasil dikumpulkan. Pada zaman Soeharto, Ruhut menyebut, pajak yang sukses dipungut tidak pernah lebih dari Rp90 triliun.
"Di era transisi Habibie, pajak terkumpul 90 persen. Di era Megawati, saya bangga dengan PDIP, hampir Rp300 triliun pajak terkumpul," kata Ruhut. Tapi, lanjut Ruhut, pada 2004 terkumpul menjadi Rp200 triliun dan naik menjadi Rp220 triliun setelah SBY terpilih.
"Saya bicara fakta. Kalau salah, bunuh dan rajam saja saya. Pada 2010, pajak naik menjadi hampir Rp700 triliun. Apa yang salah dengan pajak? Biarkan KPK yang bekerja. Kami sepakat menolak angket, terima kasih," jelas Ruhut.
Berdasarkan APBN Perubahan 2010, penerimaan pajak mencapai Rp743,3 triliun. Di sela Ruhut berbicara, politisi Golkar dari Yogyakarta, Gandung Pardiman terus menginterupsi. Sontak saja, Ketua DPR yang juga pemimpin sidang, Marzuki Alie, mengancam akan mengusir Gandung dari sidang paripurna.
Gandung pun mengambil ancang-ancang keluar. Tetapi saat membereskan barang untuk keluar, dia dihampiri rekannya dan mengurungkan niat keluar dari sidang paripurna.
Momen Presiden Joko Widodo jadi Saksi Nikah Anak Wamenaker Afriansyah Noor
Presiden Joko Widodo bersama Yanda Zaihifni Ishak menghadiri acara pernikahan putri dari Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor.
