- Antara/ Yudhi Mahatma
VIVAnews - Sekretaris Kabinet, Dipo Alam, mengaku tindakannya mengritik media, yang dinilainya menjelek-jelekkan pemerintah, demi suksesnya pemerintahan.
Menurut Dipo, hal tersebut ia lakukan karena banyak menteri di kabinet yang tidak membela pemerintah jika ada pemberitaan yang menjelek-jelekkan.
"Saya hanya ingin mengatakan, I never change. Dipo Alam is Dipo Alam, from beginning until now," kata Dipo di hadapan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat, Jakarta, Rabu 23 Februari 2011.
Dipo menyatakan, kecamannya atas tiga media itu tidak disesalinya. "Saya jawab tidak perlu ada minta maaf untuk menjelaskan, dan saya tidak memberi apologi apapun."
Dipo mengaku sudah mendalami hak-hak pers, wartawan dan media dalam sejumlah peraturan perundang-undangan dan kode etik jurnalistik. "Tidak benar kalau saya membungkam kebebasan pers, membungkam demokrasi," kata Dipo. "Penjelasan saya tentang media yang menjelek-jelekkan pemerintah dan bukan untuk mengkritik [pemerintah]."
Istilah 'menjelek-jelekkan' bagi Dipo berbeda dengan 'mengritik." "Pemerintah menerima kritik dari siapapun, pemerintah tidak alergi kritik," katanya.
"Mengapa saya meng-counter [media], karena banyak menteri-menteri yang tidak mau membela Presiden atau pemerintah dengan menggunakan hak koreksi pemerintah kepada media. Termasuk lembaga-lembaga negara yang belum menggunakan hak koreksinya pada media dan mengurangi atau membantah yang dipersepsikan negatif oleh media tersebut," kata Dipo.
Hal ini, kata Dipo, disampaikannya dalam rapat dengan humas-humas kementerian beberapa waktu lalu. Dipo menyampaikan ini dalam rapat tertutup karena dia memaknai ini sebagai bagian dari manajemen kabinet. "Itu bagian dari manajemen kabinet," kata Dipo. "Itulah fungsi dan tugas seorang Sekretaris Kabinet," katanya.
Namun, kata Dipo, hasil rapat itu bocor pada seorang jurnalis. "Peserta rapat membocorkan kepada wartawan. Kemudian wartawan bertanya kepada saya apa benar saya anjurkan aparat boikot media yang kritik pemerintah."
Dia menambahkan, "Saya jawab, karena saya tidak mau bohong, saya jawab ya, tapi ke media yang menjelek-jelekkan bukan yang mengritik. Saya dan pemerintah tidak alergi pada kritik jadi saya ingin supaya humas-humas tersebut fokus menyampaikan pada rakyat untuk haknya mendapatkan informasi dengan benar."
BI Catat Uang Beredar Maret 2024 Rp 8.888 Triliun, Naik 7,2 Persen
Bank Indonesia (BI) mencatat, likuiditas perekonomian atau uang beredar dalam arti luas (M2) pada Maret 2024 tumbuh lebih tinggi.
