- Antara/ Widodo S Jusuf
VIVAnews - Petang ini Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan akan mengevaluasi anggota yang tidak hadir dalam voting angket pajak pada paripurna Selasa lalu.
Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, ingin mengetahui alasan ketidakhadiran 10 anggota fraksi yang tidak hadir saat voting.
"Ibu Mega ingin mengetahui beberapa nama yang tidak hadir. Hari ini jam empat sore akan dikumpulkan di DPP. Seluruh anggota fraksi untuk mengetahui kenapa tidak hadir," kata mantan Sekjen PDIP, Pramono Anung, di gedung DPR, Jakarta, Kamis 24 Februari 2011.
Pramono mengatakan, dari 10 anggota fraksi yang tidak hadir itu sudah ada yang mengonfirmasi ketidakhadiran sebelum acara. Dia mencontohkan, Ketua Dewan Pertimbangan Pusat, Taufiq Kiemas.
Saat voting paripurna Angket Mafia Pajak, Taufiq Kiemas sedang ada acara di kedutaan Besar Amerika Serikat. Nama lain yang sudah konfirmasi tidak hadir yakni Guruh Soekarnoputra karena sedang sakit. "Ada pula yang tugas ke daerah dan sudah izin," kata Wakil Ketua DPR ini.
Pram membantah ketidakhadiran sepuluh orang itu mencerminkan posisi PDIP yang berdiri di dua kaki, di kubu penolak dan penerima pembentukan pansus angket. Semua anggota fraksi diundang dalam rapat evaluasi ini.
Hal itu dikaitkan pernyataan Taufiq Kiemas dan Puan Maharani bahwa simpatisan dan kader PDIP nonpengurus DPP boleh menerima bila ditawari kursi kabinet.
"Apa yang dikatakan Pak Taufiq, Mba Puan karena PDIP tidak mau lagi diadu-adu jadi bemper. Jangan jadikan rumor PDIP bermain. Kemarin bukan atas skenario orang lain, tapi karena PDIP ingin melawan mafia pajak," kata Pram.
Pram menegaskan, kunci utama partainya apakah berkoalisi atau tidak ada di Ketua Umum Megawati. "Kalau dengar pidato Bu Mega tidak beda dengan Pak Taufiq."
Menurut Pram, Mega menolak berkoalisi karena ingin menjaga kader partainya. Pram melanjutkan, meskipun tidak bersama dalam satu koalisi namun komunikasi politik tetap jalan. "Bu Mega ingin menjaga kader partai. Tanpa berkoalisi komunikasi berjalan baik, saling menghormati, menghargai, saling menguatkan," jelas Pram.
Dari 530 anggota DPR yang hadir, sebanyak 264 menerima usulan Hak Angket Pajak. Sementara, sebanyak 266 orang menolak Hak Angket Pajak. Angket Pajak kandas hanya karena beda dua suara. Dari Fraksi PDIP, dari total 94 anggota fraksi hnya 84 yang hadir.