- www.presidenri.go.id
VIVAnews - Anggota Komisi I DPR, Teguh Juwarno, menilai kritik Sekretaris Kabinet Dipo Alam pada media berlebihan. Menurutnya, ancaman boikot media mencederai demokrasi.
"Ancaman boikot media di era demokrasi sudah mencederai demokrasi. Sebab salah satu syarat demokrasi adalah kemerdekaan pers," kata Teguh, Jumat 26 Februari 2011.
Menurut dia, Dipo diduga telah melakukan penyalahgunaan kewenangan dengan memerintahkan kementerian dan lembaga negara tidak beriklan di media tertentu. "Dewan pers harus turun tangan dan mendesak Dipo untuk meminta maaf dan mencabut pernyataanya," tegas politisi PAN itu.
Sebagaimana luas diberitakan media massa, Dipo Alam sebelumnya menuduh sejumlah media suah berlebihan menjelek-jelekkan pemerintah. Mereka bukan lagi mengkritik tapi menjelek-jelekan. Dipo mengimbau jajaran kehumasan di seluruh level pemerintahan untuk tidak beriklan di media seperti itu.
Statemen Dipo itu kemudian berbuntut panjang. Metrotv dan Media Indonesia, melayangkan somasi. Dua media ini meminta Dipo meminta maaf.
Moeldoko: Otonomi Daerah Harus Lanjutkan Pembangunan Visi Jokowi
Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI (Purn) Moeldoko menghadiri peringatan Hari Otonomi Daerah (Otoda) ke - 28, di Balai Kota Surabaya pada Kamis, 25 April 2024. Menur
