- VIVAnews/Adri Irianto
VIVAnews -- Sikap Partai Keadilan Sejahtera yang berlawanan dengan Partai Demokrat soal Hak Angket Pajak memunculkan kembali isu reshuffle. Menteri-menteri dari PKS dikabarkan bakal didepak dari kabinet.
Mananggapi isu reshuffle, Menteri Komunikasi dan Informatika, Tifatul Sembiring mengaku siap. "Kami siap kok, mati saja siap, namanya umur kan kita nggak tahu. Menurut saya, ini kan suatu amanah, waktu saya ditunjuk, saya ucapkan inalillahi," kata dia usai penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Kominfo dan Badan Narkotika Nasional (BNN), Senin 28 Februari 2011.
Ditambahkan Tifatul, adalah hak prerogatif presiden untuk memutuskan. "Kalau Presiden ambil langkah reshuffle, berarti Presiden sudah memperhitungkan secara matang. Inilah yang terbaik bagi bangsa, dia (Presiden) kan punya target perencanaan," tambah Tifatul.
Soal Hak Angket Pajak yang dianggap pemicu keretakan PKS-Demokrat, Tifatul menjelaskan, tidak ada perselisihan. Yang ada adalah perbedaan cara pandang. Dua-duanya setuju, mafia pajak adalah masalah besar. "Kalau ditarik ke belakang, inisiator pajak adalah Demokrat, kita bilang ok, Demokrat tarik lagi," tambah Tifatul.
Masalah utamanya, tambah dia, adalah komunikasi. Kata dia, harus diantisipasi agar permasalahan seperti ini tidak terulang lagi di masa depan. "Presiden sudah memberi arahan kalau komunikasi harus intensif dan antisipatif. Presiden menjelaskan, kalau keputusan politik itu seperti terjun payung, kalau sudah terjun, nggak bisa kembali ke pesawat, kalau komunikasi nggak diperbaiki, ya begini lagi."
Apakah PKS risih dengan manuver Demokrat? "Nggak, karena isu reshuffle saya rasa sudah lebih dari 100 kali," jawab Tifatul.
Selain Tifatul, ada tiga menteri dari PKS yang berada di Kabinet Indonesia Bersatu jilid II, yakni Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufrie, Menteri Pertanian Suswono, dan Menteri Riset dan Teknologi (Menristek) Suharna Suryapranata. (umi)
Rektor UNU Gorontalo Resmi Dilaporkan Polisi atas Kasus Dugaan Pelecehan Seksual
Kasus dugaan pelecehan yang dilakukan rektor Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Gorontalo, Amir Halid kini terus berlanjut dan belasan korbannya sudah melapor ke Polisi.
