- ANTARA
VIVAnews - Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring mengatakan seruan memboikot media yang pernah dilontarkan Sekretaris Kabinet Dipo Alam bukanlah pernyataan pemerintah. Tifatul menyatakan pemerintah tetap menjamin kebebasan pers sesuai undang-undang.
"Saya hanya mengingatkan standing point pemerintah. Pemerintah tidak pernah membelenggu kebebasan pers, karena itu dijamin undang-undang," kata Tifatul di Kantor Kementerian Kominfo di Jakarta, Senin, 28 Februari 2011.
Menurut Tifatul, lontaran Dipo itu sebatas pendapat pribadi. Ia menduga penyebabnya adalah media yang dinilai tidak seimbang memberitakan Pemerintah. "Itu kegundahan dia (Dipo) melihat adanya media yang tidak berimbang dalam memberitakan sesuatu. Dan itu juga dirasakan banyak orang," ujar menteri asal Partai Keadilan Sejahtera ini.
Saat melontarkan kritik terhadap media massa nasional secara keseluruhan, Dipo mencontohkan sebuah kasus peliputan dari tiga media, yakni Metro TV, Media Indonesia, dan tvOne. Metro TV dan Media Indonesia kemudian melaporkan Dipo Alam ke Polda Metro Jaya. Dipo dianggap kedua media itu melanggar UU Keterbukaan Informasi Publik dan diminta untuk meminta maaf secara terbuka kepada masyarakat.
Dipo menolak minta maaf dan balik melaporkan Metro TV ke Dewan Pers. Melalui kuasa hukumnya, Amir Syamsudin, dia menilai pemberitaan Metro TV memang tidak berimbang.
Menyikapi permasalahan ini, Menteri Tifatul menyarankan Dipo dan Metro TV untuk saling meminta maaf. "Soal tersinggung, sudah berkali-kali orang tersinggung. Jadi selesaikan dengan komunikasi. Saling minta maaf, berangkulan. Selesai," katanya. "Masalahnya, mereka belum ketemu, antara yang menuntut dan yang dituntut. Ya ketemu saja." (kd)
eSIM Bagian dari Mengurangi Jejak Karbon
Telkomsel juga telah meluncurkan Embedded Subscriber Identity Module (eSIM) yang diharapkan dapat mengurangi limbah bekas cangkang kartu SIM.
