- Vivanews/Nurcholis Anhari Lubis
VIVAnews - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat menyatakan posisi partai-partai politik pendukung pemerintah, yang tergabung dalam Sekretariat Gabungan (Setgab), perlu diformat ulang.
Format ulang itu bukan berarti tidak menghargai perbedaan dalam koalisi. "Partai Demokrat memandang bahwa fungsi koalisi dan Setgab bukan sebagai transaksi politik," kata Ketua DPP Demokrat Bidang Keuangan M Iksan Modjo di Jakarta, Senin 28 Februari 2011.
Evaluasi, kata dia, dibutuhkan untuk menselaraskan dan mempertajam kebijakan publik. Menurut Ikhsan, Partai Demokrat dan koalisi harus berpijak pada akhlak dan etika berpolitik bersama, yang harus menjadi rujukan dan dipatuhi oleh partai-partai koalisi.
"Jadi, langkah DPP Demokrat mengevaluasi bukan semata-mata tidak bisa menghargai perbedaan pendapat dalam tubuh partai koalisi," kata dia.
Ketua Pusat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Partai Demokrat, Ulil Abshar Abdalla, salah satu faktor penting yang membuat pemerintah terlihat tidak tegas adalah karena seringnya terjadi gejolak dalam tubuh koalisi. "Ketidaktegasan pemerintah selama ini karena sering ditorpedo oleh partai-partai koalisi," kata Ulil.
Oleh karena itu, lanjut dia, perlu semacam reward kepada partai koalisi yang tetap solid dan punishment kepada partai koalisi yang membangkang. "Efektivitas terganggu karena koalisi tidak solid ini adalah waktu yang tepat untuk melakukan evaluasi," tegasnya.
Perbedaan pendapat terakhir dalam koalisi ini terjadi dalam voting Hak Angket Mafia Pajak. Dua partai koalisi yang berbeda sikap dengan Demokrat yakni, Golkar dan PKS.
Beberapa Selebgram Ditangkap Polres Jaksel, Siapa Saja Mereka?
Menurut Kapolres Metro Jakarta Selatan, Komisaris Besar Polisi Ade Rahmat Idnal. Adapun penangkapan beberapa selebgram ini dilakukan kemarin malam.
