- Vivanews.com/Nurcholis Anhari Lubis
VIVAnews - Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya, menilai partai koalisi yang tergabung dalam Sekretariat Gabungan sebetulnya bukan berkoalisi dengan Presiden, tetapi antarpartai politik.
"Jadi tidak ada koalisi partai dengan Presiden yang merupakan seorang Kepala Pemerintah," kata Yunarto Wijaya di Jakarta, Senin 28 Februari 2011.
Menurut Yunarto, perdebatan koalisi dalam presidensial, merupakan fatsun (tata krama) dan praktik politik. Sehingga perkoalisian itu tidak berpengaruh dalam tata negara. Koalisi, lanjut Yunarto, hanya bisa dilakukan dengan subjek yang sederajat, yaitu partai politik dengan sesama partai politik.
"Kepala Negara ketika terpilih, dia tidak lagi menjadi makhluk politik. Koalisi sebenarnya tidak ada di sistem presedensial. Koalisi hanya ada di dalam sistem parlementer," tegas Yunarto.
Yunarto melanjutkan, kondisi politik di Indonesia saat ini mengarah pada sistem parlementer. Cirinya, koalisi yang ada di level parlemen prinsipnya membagi-bagi kekuasaan di dalam kabinet.
"Jadi kuncinya tidak ada koalisi kabinet. Yang ada, koalisi yang mengikat diri di pemerintah yang kemudian memberikan kekuatan di parlemen," jelas Yunarto.
Sebelumnya, Partai Golkar menegaskan bahwa yang berwewenang mengevaluasi Golkar dalam koalisi pemerintahan yang tergabung dalam Setgab adalah Presiden SBY dan bukan Partai Demokrat.
(umi)
Adik Via Vallen Dilaporkan ke Polisi terkait Dugaan Penggelapan Sepeda Motor
Kepolisian menurunkan tim untuk menjaga rumah Via Vallen saat penggerudukan berlangsung.
