- VIVAnews/Adri Irianto
VIVAnews - Partai Golkar menilai pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono soal evaluasi koalisi bukan ditujukan hanya untuk Golkar. Pidato SBY itu dalam konteks untuk semua partai yang berkoalisi dengan Presiden.
"Seperti yang disampaikan Ketua Umum Aburizal Bakrie. Semua partai berkoalisi dengan Presiden, adalah fair bagi Presiden mengevaluasi dan mengkaji semua partai yang berkoalisi dengannya," kata Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Informasi dan Penggalangan Opini Partai Golkar, Lalu Mara Satriawangsa, dalam perbincangan dengan VIVAnews.com, Selasa 2 Maret 2011.
Menurut Lalu Mara, Golkar sangat menghargai pidato SBY semalam. Dan itu merupakan kewajiban dari Presiden untuk mengevaluasi mitra-mitra koalisinya.
Bagi Golkar, soal adanya dugaan mitra koalisi yang melanggar kesepakatan itu dianggap sebagai salah satu masukan. Dalam berkoalisi, kata Lalu Mara, kerap ditemukan cara pandang yang berbeda.
"Tapi cara pandang yang berbeda itu bukan berarti mendegradasi komitmen kami untuk berkoalisi. Pandangan Golkar, semua itu tujuannya satu, untuk kepentingan bangsa, negara, dan rakyat. Serta mengamankan pemerintahan sampai 2014," tegas politisi yang juga juru bicara Aburizal Bakrie ini.
Lalu Mara menegaskan, sampai detik ini, komunikasi antara Golkar dengan Presiden, baik yang dilakukan kadernya di kabinet maupun di kepengurusan, berjalan dengan sangat baik. "Hubungan dan komunikasi antara SBY dan Pak Ical sangat baik. Keduanya memiliki pandangan yang sama soal demokrasi," tegas Lalu Mara.
Apakah pidato SBY ancang-ancang perombakan kabinet? "Itu hak prerogatif Presiden. Kami tegaskan bahwa tiga menteri dari Golkar bekerja dengan sangat profesional," ujarnya.
Tiga menteri Golkar yang saat ini masuk kabinet yakni, Menko Kesra Agung Laksono, Menteri Perindustrian MS Hidayat, dan Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad.
Kasus Pemerasan Firli Bahuri Mandek, Kombes Ade Safri: Pasti Tuntas
Kasus dugaan pemerasan terhadap eks Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL) dengan tersangka mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mandek.
