- Antara/ Yusran Uccang
VIVAnews - Partai Gerindra akhirnya mengaku telah resmi ditawari masuk koalisi. Tapi ada sejumlah syarat yang diajukan Gerindra untuk sedia bergabung dalam Kabinet Indonesia Bersatu jilid II. Apa itu?
"Menggerakkan 8 program aksi. Artinya, kalau pemerintah SBY bisa menerima pandangan ekonomi kerakyatan sebagai penggerak pembangunan, barangkali kita bisa serius bergabung," kata Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani di Gedung DPR, Kamis, 3 Maret 2011.
Muzani kemudian menjabarkan beberapa program yang ditawarkan Gerindra. Pertama, memaksimalkan Badan Usaha Milik Negara sebagai penggerak ekonomi pembangunan nasional. "BUMN berperan maksimal dan negara bisa mengontrol," ucap Muzani.
Kedua, produksi pupuk tidak memakai produsen tunggal. Jika produksi pupuk nasional terpenuhi, Gerindra memprediksi impor pangan akan berkurang. Karena itu Gerindra juga mengusulkan pengelolaan pupuk oleh BUMN, bukan Kementerian Perdagangan.
Ketiga, Gerindra ingin Pemerintah menghentikan impor batubara. "Lebih baik untuk lumbung listrik," ujar Muzani.
Jika Pemerintah menolak program yang ditawarkan, maka Gerindra tidak akan masuk kabinet. "Kalau pandangan ini mengalami kebuntuan, ya barangkali kita tetap di posisi seperti ini," kata dia.
Dengan berada di luar Pemerintahan, Muzani menilai Gerindra tetap dapat melakukan kontrol terhadap kinerja Pemerintah. "Buat Gerindra di dalam ataupun di luar pemerintahan tidak masalah," tutur Muzani.
Ahmad Muzani juga menegaskan pilihan Gerindra dalam Hak Angket Mafia Perpajakan tidak berkaitan dengan tawaran masuk koalisi. "Saat kami mengambil keputusan itu, sama sekali tidak ada tawaran-tawaran. Itu murni pertimbangan internal partai," kata dia. (umi)
Heboh Aksi Pedagang Buang Puluhan Ton Buah Pepaya, Ternyata Ini Penyebabnya
Buah pepaya yang dibuang oleh pedagang ini diduga dalam kondisi masih layak untuk dikonsumsi dan ada juga yang sudah busuk, sehingga menumpuk diakses jalan depan los buah
