- AP Photo/Dita Alangkara
VIVAnews - Partai Golkar menilai kondisi politik yang tengah terjadi saat ini tidak akan mengganggu stabilitas ekonomi dan maupun stabilitas politik. Yang apa terjadi saat ini adalah dinamika politik biasa.
"Terjemahan perbedaan pendapat itu hal biasa. Ada yang menyebut seolah-olah bisa menciptakan instabilitas. Padahal, jauh dari itu," kata Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Informasi dan Penggalangan Opini Partai Golkar, Lalu Mara Satriawangsa, dalam perbincangan dengan VIVAnews.com, Kamis 3 Maret 2011.
Menurut politisi Golkar, yang juga menjadi juru bicara Aburizal Bakrie ini, perbedaan pendapat dan isu evaluasi koalisi dalam pemerintahan jangan dinilai terlalu berlebihan.
"Presiden menggunakan satu sistem metode organisasi matriks. Begitu juga dengan yang dilakukan Pak Ical (Aburizal). Dengan sistem ini, kinerja masing-masing menteri akan terlihat secara objektif," ujar Lalu Mara.
Golkar menilai rencana evaluasi partai koalisi merupakan hak penuh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai ketua koalisi Sekretariat Gabungan. Begitu juga dengan keputusan perombakan kabinet, bila memang itu akhirnya dilakukan.
Bagaimana dengan pertemuan Hatta Rajasa dan Taufiq Kiemas? "Bahwa sangat baik bagi para elit politik melakukan silaturahmi politik dan komunikasi. Yang penting, tujuannya untuk kebaikan," kata Lalu Mara.
Dalam pidato usai rapat kabinet Selasa 1 Maret lalu. Dalam pidatonya, SBY mengakui ada satu-dua partai yang melanggar kesepakatan koalisi. "Bahwa ada sejumlah kesepakatan yang dilanggar oleh satu (atau) dua partai politik. Kesepakatan itu sesungguhnya terdiri dari 11 butir," kata SBY.