- ANTARA/Yudhi Mahatma
VIVAnews - Demokrasi di Indonesia dinilai sebagai demokrasi basa-basi. Indikasinya, tidak ada kebebasan para wakil rakyat di parlemen dalam menentukan sikap saat pengambilan keputusan.
Hal ini disampaikan Bonnie Hurgens, pengamat politik dalam sebuah diskusi di Gedung DPR/MPR, Jumat 4 Maret 2011.
Bonnie kemudian menyontohkan nasib yang menimpa dua kader PKB yang menyetujui Hak Angket Mafia Perpajakan di Paripurna DPR, Effendy Choirie alias Gus Choi dan Lily Wahid. "Keduanya kini terancam akan di-recall," kata dia.
Gus Choi dan Lily memilih berseberangan dengan keputusan Fraksi PKB yang menolak angket tersebut. Hak Angket Mafia Perpajakan sendiri kandas karena kalah suara tipis.
Bahkan, sambungnya, koalisi pun tidak sama dalam mengambil keputusan yang menyangkut pemerintahan. Lebih lanjut, isu koalisi dan reshuffle yang kini bergulir justru makin membuat publik bingung. Jika memang ingin mempertahankan koalisi, dia meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono lebih tegas pada partai-partai yang tidak patuh pada komitmen.
"Kalaupun Golkar dan PKS dilepas, posisi pemerintah nanti pun tetap aman," kata dia.
Menyinggung masalah Sekretariat Gabungan koalisi, Bonnie menilai forum ini malah tidak berkontribusi bagi pemerintahan SBY. "Lebih baik dibubarkan saja," kata dia.
Laporan: Ronito Kartika Suryani, umi
Tim Pengawal Anies Pamitan usai Pilpres 2024 Berakhir
Tugas tim pengawal yang melekat pada Anies Baswedan selaku Capres 2024 nomor urut 01 telah selesai dan mereka telah berpamitan kepada Anies dan Keluarga.
