- AP Photo/Dita Alangkara
VIVAnews – Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golongan Karya (Golkar) Yogyakarta, Gandung Pardiman, mendesak Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai untuk keluar dari koalisi pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu II.
“Karena tidak ada manfaatnya, baik buat partai [Golkar], rakyat, juga negara,” kata Gandung, Selasa, 8 Maret 2011. “Manfaatnya hanya untuk Partai Demokrat.”
Sikap Gandung ini berangkat dari kekecewaan terhadap jalannya koalisi pemerintahan akhir-akhir ini. Menurut dia, sudah tidak ada keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam koalisi pemerintahan 2009-2014. Dari sebelas pokok kesepakatan koalisi, isinya hanya kewajiban bagi partai anggota koalisi. “Tidak ada hak bagi anggota koalisi,” kata Gandung.
Gandung menyontohkan ketika Fraksi Partai Golkar Dewan Perwakilan Rakyat berbeda pendapat dengan Fraksi Partai Demokrat soal Angket Mafia Pajak. Waktu itu, Golkar mengusulkan angket untuk membantu memberantas mafia pajak, tetapi kemudian kandas.
“Setelah itu, kami dianggap mbalelo. Masa negara demokrasi, ada perbedaan pandangan, lalu ditanggapi demikian,” kata Gandung. “Seolah-olah, mereka itu selalu benar. Tapi, tidak pernah mengevaluasi diri. Yang dievaluasi hanya partai yang mereka anggap tidak sejalan.”
Terkait dengan isu perombakan kabinet, Gandung menegaskan hal itu bukan masalah seandainya benar-benar dilakukan. Menurut Gandung, partai berlambang pohon beringin ini akan lebih tepat berada di luar kekuasaan sehingga dapat mengontrol jalannya pemerintahan hasil Pemilihan Umum 2009 dengan baik.
Tetapi, Gandung menekankan bahwa sistem negara akan semakin memburuk, apabila ada perbedaan pendapat antar anggota partai koalisi kemudian ditanggapi dengan kebijakan perombakan kabinet.
Desakan Gandung itu akan ditegaskan dalam rapat konsultasi pengurus dan ketua DPD Partai Golkar seluruh Indonesia, hari ini, pukul 10.00 WIB, di Hotel Sultan, Jakarta.
Rapat konsultasi itu, agenda utamanya ialah meminta pendapat daerah mengenai kemungkinan dilakukan perombakan Kabinet Indonesia Bersatu II yang akan dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dari usulan para ketua DPD itu nanti dirumuskan menjadi sikap partai. “Keluar, dikeluarkan, atau tetap di kabinet. Tapi saya [Yogyakarta] minta keluar,” kata Gandung.
Refly Harun: Anies-Muhaimin Pengkhianat Jika Gabung Pemerintah
Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun, memberikan tanggapannya terkait peluang pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar bergabung ke Pemerintahan usai kalah di Pilpres.
