- AP Photo/Dita Alangkara
VIVAnews – Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Sulawesi Utara, Max Lumintang, meminta Partai Golkar tidak terjebak polemik kursi menteri di Kabinet Indonesia Bersatu II. Dia minta partai yang dipimpin Aburizal Bakrie ini tetap fokus mempersiapkan diri menuju Pemilihan Umum 2014.
“Suara kami sesuai dengan amanat Ketua Umum (Aburizal). Jangan sampai mengemis-ngemis untuk masuk kabinet,” kata Max, Selasa, 8 Maret 2011.
Max menekankan bahwa kursi menteri bukanlah segala-galanya bagi partai berlambang pohon beringin. Sebab, menurut Max, tanpa memiliki anggota partai yang duduk di kabinet, Partai Golkar tetap solid. “Itu bukan persoalan (tanpa menteri), yang penting kami tetap bisa memperjuangkan kepentingan masyarakat,” Max.
Titik tolak sikap ini ialah rencana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menata ulang Kabinet Indonesia Bersatu II karena menilai anggota partai koalisi sudah tidak segaris. Yakni, ketika terjadi perpecahan suara soal Angket Mafia Perpajakan di Dewan Perwakilan Rakyat. Fraksi Partai Golkar dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera mendukung angket, sementara Fraksi Demokrat didukung beberapa anggota koalisi menolaknya.
Walau Presiden yang juga Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat itu tidak secara eksplisit menyebut akan mengganti menteri dari Partai Golkar, Max menilai hal itu memberikan gambaran mengenai sikap yang menolak adanya perbedaan pendapat.
“Padahal, koreksi kami dengan mendukung angket itu untuk kepentingan rakyat. Rakyat menginginkan untuk membuka selebar-lebarnya siapa sebenarnya di mafia pajak itu,” kata Max. “Kenapa mereka takut? Sampai mereka tidak mau setuju angket itu.”
Secara terpisah, Ketua DPD Partai Golkar Yogyakarta, Gandung Pardiman, juga mendesak DPP untuk keluar dari koalisi pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu II. “Karena tidak ada manfatnya, baik buat partai (Golkar), rakyat, juga negara,” kata Gandung. “Manfaatnya hanya untuk Partai Demokrat.”
Gandung mengaku kecewa berat dengan jalannya koalisi pemerintahan akhir-akhir ini, terutama setelah menilai reaksi Partai Demokrat terhadap sikap Partai Golkar dalam hak Angket Mafia Perpajakan.
“Kami dianggap mbalelo. Masa negara demokrasi, ada perbedaan pandangan, lalu ditanggapi demikian,” kata Gandung. “Seolah-olah, mereka itu selalu benar. Tapi, tidak pernah mengevaluasi diri. Yang dievaluasi hanya partai yang mereka anggap tidak sejalan.”
Sikap daerah ini nanti akan ditegaskan dalam rapat konsultasi pengurus dan ketua DPD Partai Golkar seluruh Indonesia, hari ini, pukul 10.00 WIB, di Hotel Sultan, Jakarta. Rapat ini agenda utamanya ialah meminta pendapat daerah mengenai kemungkinan dilakukan perombakan Kabinet Indonesia Bersatu II yang akan dilakukan Presiden Yudhoyono. Dari usulan para ketua DPD itu nanti dirumuskan menjadi sikap partai. (umi)
Kemnaker Mendukung Penataan NLE dengan Diimbangi Peningkatan Pelindungan Kerja TKBM di Pelabuhan
Kemnaker mendukung pelaksanaan Inpres Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penataan Ekosistem Logistisk Nasional (NLE), yang berorientasi pada kerja sama antar instansi.
