- ANTARA/ Pool-Lintang Ken Suminar
VIVAnews - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera Bidang Informasi, Mahfudz Siddiq, menilai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berada dalam satu dilema terkait koalisi.
"Elite Partai Demokrat sudah melempar bola panas ke Presiden yang 'dipaksa' mengambil keputusan berat serta berisiko politik besar," ujar Mahfudz secara tertulis ke VIVAnews, Selasa 8 Maret 2011.
Dilema yang dihadapi SBY adalah, harus melakukan reshuffle namun pertimbangannya harus berdasarkan kinerja. Sehingga, bukan kader PKS dan Golkar saja yang akan terkena.
"Jika gara-gara [mendukung usulan] Hak Angket Pajak, maka bisa dipastikan Presiden akan kehilangan dua partai pendukungnya di koalisi. Risiko yang terlalu berbahaya," kata Mahfudz.
Jika PKS dan Golkar dikeluarkan dari koalisi, muncul persoalan baru yakni harus mencari mitra koalisi untuk menyeimbangkan kekuatan di parlemen. Tawaran politik ke PDIP dan Gerindra agar bergabung dalam koalisi pun, menurut Mahfudz, juga bukan suatu perkara yang mudah.
PDIP dan Gerindra tentu akan meminta kompensasi besar jika diajak masuk koalisi. Dan kompensasi ini pun belum tentu mengamankan dukungan kedua partai ini.
"Akhirnya, jika negosiasi dengan PDIP dan Gerindra gagal, Presiden SBY terperangkap dalam situasi pilihan tanpa ada pilihan " kata Mahfudz.
Kemungkinan lain, SBY bisa saja mengeluarkan PKS namun tetap menggandeng Golkar. "Porsi suara koalisi masih cukup besar, namun kesulitannya adalah membuat penjelasan rasional atas pilihan ini," kata Mahfudz.
Dia menilai, SBY terperangkap dalam blunder politik akibat sikap dan manuver politik sejumlah elite Partai Demokrat. "Mereka didorong oleh kemarahan sesaat, disisipi kepentingan tersembunyi, namun tidak mengkalkulasi implikasi serius yang harus ditanggung oleh Presiden, yang kadung sudah pidato di Istana akan mengambil keputusan politik soal koalisi."
Menurut Mahfudz, sangat mungkin Presiden tidak mendapatkan penjelasan utuh dan obyektif tentang persoalan dan akar persoalan yang sebenarnya.
"Sejumlah unsur partai koalisi sudah sejak lama mengeluhkan pola komunikasi dan koordinasi koalisi yang dikomandani Partai Demokrat, khususnya di DPR."
Misalnya, dia melanjutkan, dalam kasus usul Angket Mafia Pajak, Setgab belum sampai pada kesepakatan bersama. "Belum lagi sikap balik badan Fraksi Partai Demokrat sebagai penginisiasi usul tersebut," kata Mahfudz.
Karena itulah, kata Mahfudz, Golkar dan PKS menyatakan tidak melanggar kesepakatan koalisi. Format koalisi baru apapun yang akan diputuskan oleh Presiden, menurut dia, akan tetap memunculkan perbedaan dan perselisihan politik jika pola komunikasi dan koordinasi koalisi yang dikelola Partai Demokrat tidak berubah.
Rapikan Kabel Fiber Optik Semrawut di Tangsel, Ini 5 Titik yang jadi Sorotan Pemkot
Wakil Wali Kota Tangsel Pilar Saga Ichsan turun tangan langsung dalam melakukan imbauan dan penindakan semrawutnya kabel fiber optik.
