- Antara/ Widodo S Jusuf
VIVAnews – Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Irgan Chairul Mahfidz, mengingatkan partai politik agar tidak terjebak pada persoalan koalisi dan isu perombakan kabinet. Dia khawatir, bila hanya fokus soal itu, tanggung jawab utama pemerintahan yang didukung partai koalisi akan terabaikan.
“Kita berharap betul masalah kemitraan di koalisi ini bisa betul-betul cepat diselesaikan. Dengan demikian kita bisa mengerjakan banyak hal lainnya lagi,” kata Irgan, Rabu, 9 Maret 2011.
Irgan menekankan kepada semua partai bahwa saat ini, banyak kasus-kasus besar, seperti mafia perpajakan yang belum tuntas dan perlu segera diselesaikan. Selain itu, perekonomian nasional juga belum bergerak secara baik, konflik masih terjadi di berbagai daerah, dan banyak pembangunan yang belum selesai.
PPP sebagai anggota koalisi, kata Irgan, tidak bermaksud mengecilkan masalah koalisi dan isu perombakan kabinet. Namun, Irgan khawatir bila perhatian partai hanya dicurahkan untuk soal itu, tanggung jawab utama pada masyarakat malah ternafikan.
“Jadi, kami minta Presiden (Susilo Bambang Yudhoyono) untuk segera menuntaskan persoalan ini. Ajak partai berkomunikasi, termasuk PKS dan partai lainnya supaya masalahnya tidak mengambang.”
Selain berkomunikasi dengan partai, Irgan setuju gagasan untuk memperbarui kontrak kesepakatan bersama antar partai koalisi.
“Selama ini ada 11 kesepakatan. Ini harus review mengenai bagaimana pola komunikasinya, manajemennya, targetnya seperti apa,” kata Irgan. “Lalu, level mana partai bisa beda, level mana yang tidak bisa berbeda. Itu harus jelas, sehingga kita bisa tanggung renteng bila menyelesaikan masalah.”
Isu perombakan kabinet mencuat tak lama sesudah Angket Mafia Perpajakan kandas di DPR. 1 Maret 2011 lalu, Presiden menegaskan akan menata ulang koalisi. Presiden juga menyebut ada satu atau dua partai koalisi yang melanggar komitmen.
Bagi Presiden, koalisi bukan hanya di eksekutif tapi juga di bidang legislatif. "Ini tertulis, tersurat, bukan hanya tersirat dalam nota kesepahaman yang kami tanda tangani," kata Presiden Yudhoyono dalam jumpa pers di Kantor Presiden, kala itu.
Pernyataan Presiden itu kemudian yang ditafsirkan sebagai isyarat perombakan kabinet. Tafsir itu menguat setelah sejumlah politisi Demokrat ramai memberi pernyataan tentang partai politik yang mungkin terpental dari kabinet dan partai di luar koalisi yang mungkin masuk kabinet. (umi)
TNI AL Bekuk Penyelundup Kristal Haram dari Malaysia Senilai 19 Miliar di Pulau Siondo
Prajurit TNI AL yang berhasil memburu dan menangkap pelaku berasal dari satuan Tim F1QR Lantamal IV Batam, Koarmada I
