- Antara/ Regina Safri
VIVAnews – Akhirnya, posisi Partai Golongan Karya (Golkar) akan tetap berada dalam pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk periode 2009-2014. Kepastian ini didasarkan atas hasil pertemuan antara Presiden dari Partai Demokrat itu dan Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie.
Namun ternyata itu belum selesai. Tidak semua petinggi partai berlambang pohon beringin, terutama di daerah, sepakat dengan deal ketua umumnya. Salah satu yang sejak awal menolak Partai Golkar tetap berada dalam koalisi ialah Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Yogyakarta, Gandung Pardiman.
“Saya akan meminta penjelasan kepada Pak Ical (Aburizal). Mengapa ada deal tetap dikoalisi? Alasannya apa dan deal apa saja yang dilakukan beliau-beliau itu. Ini perlu ada kejelasan,” kata Gandung kepada VIVAnews.com, Rabu, 9 Maret 2011.
Bilamana alasan Aburizal mempertahankan koalisi karena ada koreksi atas 11 kesepakatan partai koalisi, Gandung kembali mempertanyakan, apakah hasil koreksinya akan menjamin adanya hak politik bagi Golkar untuk mengawasi pemerintah atau tetap seperti saat ini yang dia nilai hanya menimbulkan kerugian politik anggota koalisi.
Gandung tidak ingin terjadi lagi kasus seperti saat pengambilan keputusan Angket Mafia Perpajakan di Dewan Perwakilan Rakyat. Saat itu, Fraksi Golkar mendukung angket. Sementara Fraksi Demokrat dan sejumlah fraksi lainnya menolak.
“Karena kami (fraksi) waktu berbeda pandangan, kemudian dianggap mbalelo. Ini bagaimana? Kalau hak politik kita serahkan total, apa artinya jadi partai kalau begitu. Tidak ada hak bagi partai untuk mengawasi,” kata Gandung.
Kejelasan terhadap koreksi kesepakatan koalisi itu penting, karena menurut Gandung, akan terkait juga dengan sikap partai terhadap status Daerah Istimewa Yogyakarta yang saat ini masih dibahas di DPR.
“Sikap kami (Golkar di Yogyakarta) kan mendukung penetapan, sedangkan Demokrat mendukung pemilihan. Nah, kalau kami tetap pada posisi penetapan, apakah itu nanti akan dianggap mbalelo lagi,” kata Gandung. “Ini kan repot. Nanti kalau kami sampai berubah sikap, wah, kami bisa dibantai rakyat.”
Oleh karena itu, agar masalah ini tidak berlatur-larut, dalam waktu dekat Gandung akan berkomunikasi dengan Aburizal untuk mendapatkan rincian penjelasan atas kesepakatan dengan Presiden Yudhoyono.
Sikap Gandung agar Golkar keluar dari koalisi ini sebelumnya juga disampaikan dalam rapat konsultasi di Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, Jakarta, Selasa, 8 Maret 2011. Saat itu, kata Gandung, mayoritas DPD juga sepakat dengan sikap Yogyakarta.
Tapi, ada juga DPD yang menginginkan Golkar tetap bertahan di koalisi. Jumlahnya, kata Gandung, kurang dari lima daerah. “Sementara lainnya, menyerahkan keputusan pada Pak Ical.”
Wapres Ma'ruf Amin Dorong Timnas Indonesia U-23 Raih Tiket Olimpiade Paris
Wapres Ma'ruf Amin Dorong Timnas Indonesia U-23 Raih Tiket Olimpiade Paris 2024. Indonesia masih punya kesempatan playoff melawan Timnas Guinea.
