- VIVAnews
VIVAnews - Elemen masyarakat yang getol memperjuangkan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan mendukung penetapan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur mendapatkan teror kurun dua bulan belakangan ini. Intimidasi itu dilakukan oleh orang yang mengaku aparat penegak hukum atau aktivis lembaga swadaya masyarakat.
Ariesman, sesepuh Payuguban Rakyat Bantul (PRB) menyatakan, para dedengkot penggerak penetapan di DIY sebagian besar adalah elemen masyarakat dari Bantul baik dari perangkat desa hingga elemen-elemen masyarakat lainnya seperti elemen paguyuban petani, nelayan, dan pedagang tradisional.
Modus para pelaku itu adalah mendatangi para pegiat propenetapan itu. Mereka mempertanyakan dana yang digunakan untuk pengerahan massa setiap ada aksi dukungan terhadap penetapan.
“Modus intimidasi orang-orang diduga kuat sebagai pihak pro pemilihan adalah mengobok-obok anggaran desa. Jika dana desa digunakan untuk pengerahan massa, maka perangkat yang bersangkutan akan dilaporkan kepada aparat terkait dengan tuduhan korupsi dana desa,” kata Ariesman, Rabu, 9 Maret 2011
Tak hanya intimidasi melalui penggunaan anggaran desa, pihak-pihak yang diduga kuat pro pemilihan ini juga menggunakan cara seperti pesan singkat atau selebaran gelap yang pada intinya jika tokoh penggerak penetapan masih nekat, maka nasib mereka tidak akan jauh dengan beberapa perangkat desa yang saat ini terjerat masalah hukum.
Dengan kondisi teror yang ditujukan kepada para penggerak penetapan menjadi keprihatinan sendiri karena masalah politik telah dicampur adukkan dengan masalah hukum yang tidak ada hubungannya sama sekali.
“Sebaiknya pihak-pihak yang tidak sepakat dengan penetapan tidak perlu menggunakan cara-cara yang tidak demokratis. Namun demikian jika mereka masih nekat maka kami warga Bantul siap bersatu untuk memberikan perlawanan,” katanya.
Untoro Haryadi, Koordinator dari Paguyuban Rakyat Bantul, menyatakan masalah penetapan yang berada dalam ranah politik saat ini di Kabupaten Bantul telah dibelokkan ke arah hukum terutama bagi para tokoh pro penetapan yang dilakukan oleh LSM-LSM yang suka mengembangkan opini yang tidak benar dan sangat meresahkan di tingkat masyarakat.
“Sekali lagi bagi para LSM yang mencari kesalahan secara hukum silakan diproses secara hukum karena rakyat Bantul akan menaatinya. Namun sekali lagi jangan sampai sikap kritis masyarakat Bantul terhadap penetapan dipolitisasi, sehingga hubungan kinerja antara masyarakat dan pemerintah desa memburuk,” ujarnya.
Untoro menegaskan, masyarakat di Yogyakarta sudah mengetahui bahwa pemerintah Bantul dan masyarakat sudah bersatu dan dengan opini-opini yang berkembang dan tidak benar seperti penggunaan uang desa untuk kegiatan pro penetapan ini disikapi berlebihan oleh para penegak hukum.
"Jangan sampai sikap masyarakat yang kritis ini dicari-cari kesalahannya baik dari sisi keuangan, sisi pendapat tentang penetapan disalahkan,” katanya.
Laporan Juna Sanbawa | Yogyakarta
Mahfud MD Bicara Pentingnya Jaga Demokrasi agar Terhindar dari Kediktatoran
Pakar hukum tata negara Mahfud MD berbicara mengenai pentingnya menjaga demokrasi di Indonesia agar pelanggaran-pelanggaran tak terjadi kembali.
