- VIVAnews/ Tri Saputro
VIVAnews -- Usulan hak angket untuk mengungkap mafia perpajakan kandas di rapat paripurna DPR RI. Namun, bukan berarti pengusutan kasus itu di dewan berakhir.
Panitia Kerja Anti Mafia Pajak di Komisi III DPR masih terus mengumpulkan informasi. Hari ini giliran Mantan Kepala Badan Reserse dan Kriminal Polri, Komisaris Jenderal Susno Duadji, yang dipanggil.
Selain Susno, Panja juga memanggil Brigjen Radja Erizman, dan Brigjen Edmon Ilyas. Wakil Ketua Komisi III DPR, Tjatur Sapto Edy, mengatakan rapat dengan tiga perwira kepolisian itu akan fokus seputas mafia pajak dan mafia hukum di kepolisian.
"Kami banyak menemukan hal baru yang belum tersiar di media," kata Tjatur kepada wartawan di DPR, Kamis 10 Maret 2011.
Menurutnya, dalam pengusutan kasus mafia pajak, Panja menemukan dugaan keterlibatan banyak pejabat tinggi. "Ada di oknum Polri maupun oknum [Direktorat Jenderal] pajak," katanya.
Pada rapat sebelumnya, Panja telah mengundang mantan Kapolri, Bambang Hendarso Danuri dan mantan Ketua Tim Independen, Mathius Salempang. Mantan Dirjen Pajak, Tjiptardjo, juga telah dipanggil. "Minggu depan panggil Satgas [Pemberantasan Mafia Hukum]," ujarnya.
Panja tersebut terbentuk setelah Komisi III DPR yang membidangi hukum menggelar rapat internal, Rabu 12 Januari 2011.
Panja bertugas untuk memonitor, mengawasi, membantu, memperkuat, institusi penegak hukum, dalam hal ini kepolisian. Kepolisian diupayakan agar memiliki keberanian moral memproses hukum tanpa pandang bulu untuk menyelesaikan mafia pajak dengan meminta semua pihak yang ditengarai terlibat dipanggil dan diperiksa agar kemudian bisa diproses sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
BI Catat Uang Beredar Maret 2024 Rp 8.888 Triliun, Naik 7,2 Persen
Bank Indonesia (BI) mencatat, likuiditas perekonomian atau uang beredar dalam arti luas (M2) pada Maret 2024 tumbuh lebih tinggi.
