SBY: Saya Seolah Dipaksa Lakukan Reshuffle

Presiden SBY jumpa pers pengunduran diri Menkeu Sri Mulyani
Sumber :
  • Biro Pers Istana Presiden/Abror Rizki

VIVAnews - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengungkapkan bahwa selama ini dia menahan diri untuk tidak merespon dan bereaksi terhadap isu-isu politik. Terutama mengenai keretakan koalisi akibat perbedaan sikap dalam Hak Angket Mafia Perpajakan yang berbuntut pada isu perombakan kabinet.

Selama ini, SBY menahan diri tidak berkomentar agar tidak mempengaruhi kinerja para menteri. Apalagi, menurut SBY, kabar mengenai perombakan kabinet dianggap tidak logis.

"Karena sampai pada satu titik, seolah-olah saya dipaksa, diharuskan, didikte, untuk segera melaksanakan reshuffle. Kemudian yang saya dengarkan, 'mengapa lambat'. Padahal sesungguhnya reshuffle bukan tujuan, tapi sarana," kata SBY saat membuka Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Kamis, 10 Maret 2011.

Perombakan kabinet, kata SBY, dilakukan karena ada alasan untuk segera dilakukan. Seperti yang dilakukan SBY pada Kabinet Indonesia Bersatu I yang melakukan perombakan kabinet sebanyak tiga kali.

SBY kemudian mengaku tidak pernah mengatakan secara langsung bahwa dia akan melakukan perombakan kabinet. "Saya belum pernah berkata, 'Ya, bulan depan reshuffle, minggu ini reshuffle'," ujar SBY.

Karena itu kemudian SBY menyesalkan pemberitaan media yang terus membesarkan tentang isu perombakan kabinet sebelum diumumkan sendiri oleh Presiden. "Tidak bisa setiap talkshow (mengarahkan) agar Presiden melakukan reshuffle," ucap SBY.

Apalagi, SBY menambahkan, pemberitaan media menyebutkan juga mengenai profil-profil menteri yang akan diganti, beserta calon pengganti. "Banyak beredar sejumlah nama beserta alasan mengapa si A diganti, si B diganti, kemudian disebutkan siapa penggantinya," tutur SBY.

"Bahwa nama-nama yang beredar, nama-nama yang akan diganti,
tidak berasal dari saya. Saya tidak tahu menahu dari mana itu keluar," kata SBY. (umi)

J&T Express Kembali Hadirkan J&T Connect Run 2024, Tiket Telah Resmi Dijual
 Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia

Komisi II DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia mengaku setuju dan mendorong agar revisi Undang-undang tentang Pemilu segera dilakukan pada awal periode 2024-2029. Awal periode

img_title
VIVA.co.id
25 April 2024