- Facebook Rachland Nashidik
VIVAnews - Pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait isu reshuffle masih mengundang silang pendapat. Tanpa memberi jawaban jadi atau tidak, Presiden hanya mengatakan bahwa perombakan kabinet merupakan hak prerogatifnya.
"Tidak ada satu katapun dalam pernyataan Presiden SBY bahwa reshuffle tidak akan dilakukan, ataupun PKS tidak akan dihukum," kata Sekretaris Departemen Hak Asasi Manusia DPP Partai Demokrat, Rachland Nashidik, Kamis, 10 Maret 2011.
Menurut Rachland, Presiden justru hendak mengatakan kepada PKS bahwa reshuffle kabinet merupakan kehendak dan tanggung jawab Presiden atas dasar evaluasi terhadap konsistensi sikap partai anggota koalisi.
"Reshuffle bukan dilakukan karena desakan atau provokasi Partai Demokrat, seperti yang mereka tuduhkan," katanya. "Pertimbangannya adalah kompetensi dan kinerja anggota kabinet, juga konsistensi partai koalisi."
Rachland kemudian mengutip pernyataan Presiden bahwa, "Kalau sejak awal punya kehendak berkoalisi, maka sikapnya, jiwanya, perilakunya mencerminkan memang berkoalisi."
Dari seluruh partai anggota koalisi pemerintahan SBY, sampai sekarang hanya pimpinan PKS yang belum diundang Presiden untuk membicarakan kelangsungan koalisi.
Bersama Partai Golkar, PKS mendukung usulan Angket Mafia Perpajakan.
Oleh sementara pimpinan Partai Demokrat, langkah kedua partai itu dianggap melanggar komitmen koalisi. Sementara PKS masih menunggu undangan ke Istana, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie sudah bertemu Presiden. Mereka bersepakat untuk memperbaiki pakta politik koalisi. (kd)
Heboh Aksi Pedagang Buang Puluhan Ton Buah Pepaya, Ternyata Ini Penyebabnya
Buah pepaya yang dibuang oleh pedagang ini diduga dalam kondisi masih layak untuk dikonsumsi dan ada juga yang sudah busuk, sehingga menumpuk diakses jalan depan los buah
