- Antara/ Widodo S Jusuf
VIVAnews - Wakil Ketua DPR Pramono Anung menilai pemerintah berlebihan dalam menanggapi pemberitaan dua koran Australia, The Age dan Sydney Morning Herald. Menurutnya, data yang dibocorkan Wikileaks itu merupakan data mentah yang perlu diverifikasi ulang. Sebab itu, penyikapannya cukup melansir data tandingan yang menyatakan bocoran Wikileaks itu tidak benar.
"Saya melihat cara penanggapan yang terlalu berlebihan dan seakan-akan betul-betul untuk mencari muka dan menyenangkan SBY dan keluarganya," kata Pram di DPR, Senin 14 Maret 2011.
Menurutnya, data itu mentah sehingga tidak perlu ditanggapi berlebihan. Menurut dia, biasa ada orang-orang yang memberikan semacam rumor ke kedutaan. "Ini kan biasa kalau kita bertemu orang kedutaan itu kan bicara. Saya juga sering diminta keterangan dalam beberapa hal. Tetapi ketika kemudian ini diberikan tanggapan terlalu berlebihan menurut saya, sehingga persoalannya menjadi hiruk pikuk," kata mantan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu.
Pram menyarankan, kalau memang tuduhan itu tidak benar, "Ya sajikan saja dengan data yang menyangkal hal tersebut sebenarnya."
Pram mengungkapkan, penyangkalan berlebihan tanpa data justru menguras energi. Sebab, data itu memang ada. Data berasal dari diplomat yang bicara dengan orang-orang tertentu, dan yang banyak dikutip adalah lingkaran orang-orang di dalam pemerintahan.
"Tetapi data itu benar atau tidak? Kita sebenarnya dengan gampang mengetahui banyak yang bersifat rumor jadi masih data yang sangat mentah," katanya. "Menurut saya tidak perlu ditanggapi dengan berlebihan ini dibiarkan saja sebentar juga hilang. Tetapi kan selama ini Pak SBY selalu citra di luar negeri menjadi utama dan kebetulan dua media ini besar dan berpengaruh di Australia sehingga tanggapannya menjadi berlebihan."
Dan Pram sendiri melihat, publikasi di dua media Australia ini memang terkait dengan kunjungan Wakil Presiden Boediono. "Dan saya melihat ini sebenarnya jadi hiruk-pikuk karena terlalu berlebihan menanggapi. Persoalan Wikileaks kan di mana-mana terjadi, puluhan ribu bahkan kawat diplomatik dipublikasikan. Saya hanya melihat mereka ingin menyampaikan berita itu secara menarik karena Pak Boed kan ke Australia supaya atensinya kan berlebihan," ujarnya.
Menurut Pram, SBY tak perlu menanggapi langsung berita itu seperti dilakukan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla. "Kenapa data yang bersifat rumor mulut ke mulut harus presiden yang berikan tanggapan, harusnya orang yang berada di lingkaran kepresidenan memberikan data satu persatu, dibantah bahwa tidak benar, sajikan saja datanya," ujarnya.
Serahkan Kesimpulan ke MK, Kubu Ganjar: Kami Ingin Pemungutan Suara Ulang di Indonesia
Menurut kubu Ganjar-Mahfud, MK punya dasar kuat untuk putuskan digelar pemungutan suara ulang.
