- VIVAnews/Adri Irianto
VIVAnews - Menteri Komunikasi dan Informasi Tifatul Sembiring mengimbau semua pihak agar tidak memperpanjang polemik seputar berita bahwa SBY telah menyalahgunakan kekuasaan di harian Sydney Morning Herald dan The Age edisi 11 Maret 2011. Dua media itu mendapat bocoran surat kawat kedutaan Amerika Serikat di Jakarta dari Wikileaks.
Polemik ini harus dihentikan, kata Tifatul, sebab sumber beritanya diakui tidak valid dan lagi pula hak jawab Presiden SBY telah dimuat pada harian yang sama.
"Kebenaran berita tersebut tidak bisa dipegang, dari segi ilmiahnya tidak bisa dijadikan data. Apalagi sampai diangkat derajatnya menjadi informasi," kata Tifatul secara tertulis ke VIVAnews, Senin 14 Maret 2011.
Fakta cacatnya sumber data sudah diakui oleh Dubes Amerika Serikat untuk Indonesia Mr Scot Marciel yang telah menjelaskan info tersebut belum divalidasi dan belum dikonfirmasi sama sekali, bahkan sangat mentah.
Karena itu, kata Tifatul, "Sudahlah. Cukup. Jangan diperpanjang. Lagipula nama-nama yang disebut dalam artikel tersebut sudah membantahnya."
Tifatul juga mengimbau semua yang merasa dicemarkan oleh berita yang tidak sesuai fakta sebenarnya agar menggunakan hak jawabnya. Bahkan kalau tidak terlalu penting, diimbau untuk mengabaikan saja.
Mantan Presiden PKS ini mencontohkan jawaban santai seorang pejabat Rusia ketika seorang wartawan mempersoalkan informasi Wikileaks yang memuat informasi bahwa Kedubes AS di Moskow telah melakukan penyadapan terhadap pejabat-pejabat tinggi Rusia. Sambil guyon, sang pejabat menjawab, "Itu belum seberapa. Kami menyadap lebih banyak lagi dari pejabat-pejabat Amerika."
"Masih banyak pekerjaan rumah kita yang lebih penting dan substantif daripada membahas rumor yang tidak jelas kebenarannya," kata Ttifatul.
Buka Pendaftaran, Ini Kriteria Calon Wali Kota Malang yang Dicari PKB untuk Pilkada 2024
PKB Kota Malang akan mengusulkan 4 nama ke DPP PKB.
