- Antara/ Andika Wahyu
VIVAnews –Kisruh di dalam Partai Kebangkitan Bangsa bakal berkepanjangan. Partai yang dipimpin Muhaimin Iskandar itu memecat dua kadernya di Dewan Perwakilan Rakyat; Lily Wahid dan Effendy Choirie yang akrab disapa Gus Choi. Muhaimin yang kini menjabat Menteri Tenaga Kerja itu meminta keduanya diganti sebab mereka setuju dengan Hak Angket Mafia Perpajakan digulirkan di Senayan beberapa waktu lalu.
Keduanya akan melawan. Dan berencana mengajukan gugatan ke pengadilan. “Silahkan bila menggugat karena memang itu dimungkinkan undang-undang,” kata Ketua DPP PKB Syaifullah Maksum, Selasa, 15 Maret 2011. “Tetapi, toh, putusan kami sudah melalui mekanisme partai, mulai dari rapat DPP, lalu kirim surat ke pimpinan DPR untuk diteruskan ke Presiden.”
Menurut Syaifullah, keputusan DPP untuk mengganti posisi adik mendiang mantan Presiden RI, Abdurrahman Wahid--pendiri PKB--dan Gus Choi di Parlemen, sudah sesuai dengan prinsip-prinsip organisasi. Ketika sudah berkomitmen untuk berkoalisi dalam menjaga pemerintahan hingga 2014, Syaifullah menjelaskan, maka partai tidak boleh mengingkarinya.
Dalam kasus Pansus Angket Mafia Perpajakan, Syaifullah menegaskan bahwa PKB tetap segaris dengan koalisi yang menilai Pansus Angket Perpajakan tidak perlu dibentuk. Sebab, kasus perpajakan di Tanah Air dapat diselesaikan melalui Panitia Kerja Komisi III dan XI.
“Kita sebagai yang mengusung dan terlibat dalam koalisi pemerintahan, maka komitmen itu jauh di atas segalanya,” kata Syaifullah. “Jadi bagi kami, menjaga komitmen, integritas yang telah dibangun bersama dengan koalisi itu harus dipertahankan, jauh di atas kepentingan lain.”
PKB, kata Syaifullah, sangat toleran terhadap kader yang kritis dan berbeda pendapat. Tetapi, Syaifullah melanjutkan, hal itu ada batasannya. Dalam kasus Lily dan Gus Choi, Syaifullah menjelaskan, batasannya ialah kepentingan yang lebih besar, yakni komitmen koalisi untuk memperkokoh jalannya pemerintahan yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Menurut Syaifullah, sikap politik sebagaimana yang ditunjukkan Lily dan Gus Choi itu sesungguhnya sangat baik dan bisa diterima partai, tapi seandainya PKB berada di luar koalisi pemerintah. “Tapi, kami saat ini berada di dalam koalisi. Tidak mungkin PKB menusuk teman sekoalisi yang telah berkomitmen.”
Sementara Gus Choi yang dipecat menyatakan, tidak menolak di-PAW. "Cuma tidak begitu dong caranya. Harus dengan prosedur yang benar," katanya.
Menurutnya, di Undang-undang MPR, DPR, DPD dan DPRD, diatur pemecatan harus dilakukan karena alasan yang jelas. "Misalnya, melakukan tindakan pidana, harus ada putusan in kracht. Atau anggota Dewan mengundurkan diri," katanya.
Karena itu, Gus Choi menyatakan akan melakukan perlawanan atas surat pemecatan itu.
Usul Hak Angket Perpajakan yang bertujuan agar kasus mafia pajak di Tanah Air lebih terbuka itu akhirnya gagal. Usul ini didukung, antara lain Fraksi PDIP, Fraksi Golkar, dan Fraksi PKS. Tapi, Partai Demokrat didukung oleh partai koalisi, seperti PPP, PAN, dan PKB (tanpa Lily Wahid dan Gus Choi), ditambah mitra koalisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), mengkandaskannya.
Jokowi Tunjuk Menko Airlangga Jadi Ketua Pelaksana Tim Nasional OECD, Intip Tugasnya
Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menunjuk Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, sebagai Ketua Pelaksana Tim Nasional OECD.
