Anas: Kredibilitas Presiden Tepis Wikileaks

SBY, Anas Urbaningrum, Marzuki Alie, dan Andi Mallarangeng
Sumber :
  • ANTARA/ Pool-Lintang Ken Suminar

VIVAnews - Ketua Umum Demokrat Anas Urbaningrum mengatakan kredibilitas presiden merupakan jawaban paling cespleng dari rumor yang berasal dari bocoran wikileaks yang dimuat di artikel The Age dan Sydney Morning Herald.

"Pandangan Demokrat sederhana sekali. Paling manjur dan cespleng, kredibilits Presiden jawabannya," kata Anas di sela Panen Raya Demokrat di Cirebon, Jawa Barat, Rabu 16 Maret 2011.

Menurut dia, rakyat lebih tahu siapa Presidennya daripada diplomat Amerika ataupun penulis berita dua media Australia itu. "Kami serahkan pada rakyat menilai Presidennya," kata Anas.

Menurut Anas, pemerintah tidak perlu sibuk menduga-duga dan mencari siapa lingkaran dalam pemerintahan yang "menyanyi" kepada diplomat Amerika. "Bocornya kan di Amerika," katanya.

Kemarin, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro memastikan isi kawat Kedubes AS di Jakarta yang dibocorkan WikiLeaks ke dua media Australia, The Age dan Sidney Morning Herald, tidak berpengaruh terhadap pertahanan dan keamanan nasional Indonesia.

Dua media ini memuat tulisan di halaman mukanya pada Jumat 11 Maret 2011 menyangkut penyalahgunaan kekuasaan oleh Presiden SBY dan Ibu Negara Ani Yudhoyono. "Nggak ada. Nggak ada pengaruhnya dengan pertahanan keamanan kita," ujar Purnomo di sela ASEAN Regional Forum Disaster Relief Exercise (ARF DiREx) 2011 di Manado, Sulawesi Utara.

Dua harian Australia itu juga menyebutkan, Presiden SBY turut campur dalam sebuah kasus yang melibatkan Taufiq Kiemas, suami mantan Presiden Megawati Soekarnoputri yang kini Ketua MPR. Selain itu, Presiden SBY juga disebutkan telah menggunakan dana Bank Century untuk kampanye pilpres 2009.

Finance Minister, CEO MCC Discuss Transportation Sector Cooperation
Tangkapan layar anggota KPU RI Idham Holik saat rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu 2024 tingkat nasional di Kantor KPU RI, Jakarta, Jumat, 15 Maret 2024.

KPU Akan Batasi Maksimal 600 Pemilih Per TPS untuk Pilkada 2024

Anggota KPU RI Idham Holik mengatakan, jumlah surat suara Pilkada 2024 lebih sedikit daripada Pemilu 2024.

img_title
VIVA.co.id
24 April 2024