- Antara/ Fanny Octavianus
VIVAnews -- Setelah sempat gonjang-ganjing akibat angket mafia pajak, Sekretariat Gabungan (Setgab) diputuskan terus berlanjut. Ketua Setgab, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah melakukan pembicaraan dengan para pimpinan partai koalisi.
Ketua Fraksi Golkar, Setya Novanto menyatakan pembicaraan tersebut menghasilkan tiga hal penting. "Pertama, ketua Setgab dengan ketua harian akan melakukan pembicaraan intensif dengan pimpinan fraksi dan pimpinan partai 3 bulan sekali," ujar Setya di Gedung DPR RI, Senin 21 Maret 2011.
Setya menambahkan, jika dibutuhkan membahas hal-hal penting yang mendesak, maka bisa saja rapat dilakukan kapanpun.
Kedua, lanjut dia, ketua harian Setgab bersama presiden dan pimpinan partai maupun fraksi lain akan membicarakan bersama jika ada hal-hal menyangkut kepentingan strategis. "Kalau sudah diputuskan maka yang berkaitan dengan partai koalisi harus mengikuti keputusan tersebut," kata Setya.
Perbedaan pendapat diberi ruang, "diberikan kesempatan pimpinan fraksi dan partai koalisi untuk adanya perbedaan sepanjang masih dalam koridor, sebagai fungsi pengawasan," ujar Setya.
Ketiga, segala hal penting ke depan baik mengenai perkembangan politik, ekonomi maupun isu-isu nasional akan dibahas dalam Setgab. Mulai dari isu dalam negeri, misalnya, berkaitan masalah BBM, krisis pangan, hingga isu internasional seperti misalnya tsunami Jepang, dan sebagainya. "Itu semua akan dibicarakan secepat mungkin, sedini mungkin," kata Setya.
Ditambahkan dia, Golkar menyambut baik semua itu untuk meningkatkan kerjasama di antara partai-partai koalisi. Karena dengan diterapkannya tiga hal tersebut, maka semua anggota koalisi akan mempunyai pemahaman sama mengawal pemerintahan melaksanakan pembangunan yang pro rakyat.
"Inilah yang diharapkan Golkar untuk bisa melakukan kerja sama bersama-sama pimpinan partai yang lain. Karena semua sudah sama, seide, setujuan, yang berkepentingan dengan kesejahteraan rakyat," ujar Setya menambahkan.
Refly Harun: Anies-Muhaimin Pengkhianat Jika Gabung Pemerintah
Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun, memberikan tanggapannya terkait peluang pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar bergabung ke Pemerintahan usai kalah di Pilpres.
