- Antara/ Fanny Octavianus
VIVAnews - Ketua Fraksi PAN, Tjatur Sapto Edy menilai Indonesia belum bisa menerapkan sistem pencalonan presiden dari jalur perseorangan atau independen. Menurutnya, pencalonan presiden perseorangan itu hanya dapat dilakukan apabila fungsi dan peran partai politik sebagai salah satu pilar demokrasi telah kuat.
"(Calon perseorangan) itu melemahkan fungsi partai politik. Itu sama saja memperlemah demokrasi," kata Tjatur dalam perbincangan telepon dengan VIVAnews.com, Minggu 27 Maret 2011. Kecuali, sambungnya, demokrasi di Indonesia sudah seperti Amerika Serikat, di mana partai politik hanya ada dua, yaitu Demokrat dan Republik.
Kondisi partai politik di Indonesia jauh berbeda. "Di Indonesia partai politik banyak. Orang mau mendirikan partai politik pun diperolehkan bebas. Makanya partai politik ini harus diperkuat dulu."
Menurutnya, jika seseorang ingin menjadi presiden atau mendapatkan kekuasaan harus melalui rangkaian proses dan ujian terlebih dahulu. Tjatur mengaku tak percaya calon presiden bisa menang di pemilu hanya dengan mengandalkan poularitas semata. "Kalau mau (presiden) ya buat partai dong. Kalau ingin kekuasaan ya harus berkeringat, membina konstituen," kata Tjatur.
Tjatur menjelaskan contoh politisi yang membuat partai, misalnya seperti Prabowo Subianto, Susilo Bambang Yudhoyono, Wiranto, bahkan Amien Rais. "Mereka bikin partai. Kalau dia memang laku, maka partainya akan besar," kata Tjatur.
Apabila tokoh tersebut memang mempunyai ide yang disukai oleh masyarakat, maka ide itu akan dibeli oleh masyarakat pula. Dalam artian, pasti partainya itu akan didukung oleh masyarakat dalam pemilu. "Jadi, untuk bisa menduduki puncak kekuasaan itu, orang harus ada ujiannya dulu. Ujiannya itu adalah bikin partai, partainya itu laku atau enggak," kata Tjatur.
Selanjutnya, menguji tokoh tersebut juga dapat dilakukan dengan melihat apakah partai dapat lolos parliamentary threshold (PT) atau tidak dalam pemilu. Oleh karena itu, menurut Tjatur, PT juga akan memperkuat sistem pemerintahan presidensial. Karena dengan mekanisme saringan ini akan membatasi jumlah partai di parlemen.
Ini Penyebab Aset PLN Nusantara Power Melesat Jadi Rp 350 Triliun
PT PLN Nusantara Power mencatatkan kenaikan aset setelah proses transformasi dan rebranding dari PT Pembangkitan Jawa Bali (PJB) menjadi subholding PT PLN (Persero).
