- Antara/ Andika Wahyu
VIVAnews - Dewan Perwakilan Rakyat tetap melanjutkan pembangunan gedung baru. Keputusan itu diambil dalam rapat konsultasi antara pimpinan dewan, pimpinan fraksi, Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) dan Sekretaris Jenderal DPR.
Mantan Wakil Presiden, Jusuf Kalla mengatakan keputusan DPR yang ‘ngotot’ membangun gedung bernilai sekitar Rp1,16 triliun itu berbahaya untuk keuangan negara.
“Persiden kan sudah mengatakan keuangan negara ini sekarang kita harus hati-hati,” kata Jusuf Kalla dalam peluncuran buku ‘Sofjan Wanandi Aktivis Sejati’ di Jakarta, Kamis 7 April 2011 malam.
Menurut Kalla, berdasarkan pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang meminta jajaran pemerintah pusat hingga daerah melakukan efisiensi keuangan, menandakan keuangan negara sedang dalam keadaan kurang baik. Sehingga, jika pembangunan gedung DPR yang menelan anggaran cukup besar itu dipaksakan, keuangan negara akan terganggu. “Jadi, kalau ada suatu pertimbangan bahwa keadaan negara begini, kalau membangun yang lux (mewah) kan berbahaya,” kata dia.
Kalla sendiri mengaku berulangkali telah menyuarakan untuk mengevaluasi ulang pembangunan gedung baru itu. Karena, lanjut Kalla, jika anggaran pembangunan gedung baru DPR itu bisa dikurangi, maka sisanya bisa digunakan untuk kepentingan rakyat yang lebih mendesak. “Biaya pembangunan gedung yang mahal akan mengurangi alokasi yang lain, apalagi dengan tingginya subsidi,” kata dia.
Sebagaimana diketahui, pembangunan gedung baru DPR yang menelan biaya sekitar Rp1,16 triliun memicu kontroversi. Pasalnya, pembangunan gedung itu terlalu mewah dan mahal. Terlebih, untuk membangun satu ruang kerja dari 560 anggota dewan, dibutuhkan biaya sebesar Rp800 juta. Namun, akhirnya DPR tetap saja memutuskan untuk tetap membangun gedung baru tersebut di tengah kontroversi yang muncul. (eh)
Tim Hukum Prabowo Sebut Amicus Curiae MK Bentuk Intervensi Peradilan
Wakil Ketua Tim Hukum Prabowo-Gibran, Fahri Bachmid angkat bicara soal upaya berbagai pihak yang mengajukan diri sebagai amicus curiae, termasuk Megawati Soekarnoputri me
