- Antara/ Widodo S Jusuf
VIVAnews - Ketua Golkar, Priyo Budi Santoso, menilai bahwa fenomena sejumlah politisi yang begitu mudah berpindah ke partai politik lain merupakan sesuatu yang wajar.
Menurut dia, tidak perlu ada aturan khusus mengenai pelarangan pilihan politik tersebut. "Tidak ada aturan yang bisa melarang itu. Ini seperti pasar bebas sehingga tarik menarik di antara kekuatan partai politik terjadi di semua segmen," ujar Priyo di DPR, Jakarta, Rabu 20 April 2011.
Segmen yang dimaksud Priyo adalah publik atau massa mengambang. Namun, "Kejadian akhir-akhir ini, saya tidak tahu mesti mengucapkan selamat atau duka cita. Kalau untuk Demokrat, ya selamat telah bisa menarik tokoh-tokoh sentrum berbagai partai politik lain. Tetapi apakah itu merupakan kabar duka untuk partai-partai politik lain yang tokoh-tokohnya diambil, saya tidak tahu," kata Priyo.
Priyo menegaskan, Golkar sama sekali tidak merasa takut dengan fenomena yang terjadi belakangan ini. Sebab, menurut dia, Golkar punya banyak tokoh potensial, dan tidak perlu merasa cemas jika ada yang berpindah ke partai lain. "Kami berluber tokoh-tokoh di sini."
Dalam konteks tersebut, Priyo melanjutkan, Golkar merasa tidak khawatir, apalagi melarang-larang, karena ini masalah pilihan politik. Hanya saja, publik pasti akan langsung teropinikan bahwa ternyata tokoh-tokoh tersebut kok menjadi...istilahnya kutu loncat hanya untuk kepentingan pragmatis yang bersifat kekuasaan," kata Priyo.
"Itu memang sah. Tapi dari segi etika dan kesantunan politik memang bisa agak mengganggu," kata Priyo.
Namun, Priyo tetap memandang tidak perlu dibuat aturan khusus yang melarang kader partai berpindah ke partai lain. "Apakah perlu kita kemudian membuat tata aturan yang mengatur tentang ini, saya pikir tidak perlu. Biarkan saja," kata politisi Golkar yang menjadi Wakil Ketua DPR ini.
Batalkan Aksi Relawan Turun ke Jalan Jelang Putusan Sengketa Pilpres di MK, Prabowo Tuai Pujian
Menurut Sekjen AMMI Arip Nurahman, langkah dilakukan Prabowo ini, agar menjaga situasi tetap kondusif serta menghindari terjadinya perpecahan diantara sesama anak bangsa.
