- Antara/ Puspa Perwitasari
VIVAnews - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) belum menerima surat komitmen koalisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). SBY, juga belum mengetahui apakah PKS berkomitmen tetap dalam pemerintahan atau keluar dari koalisi.
"Itu yang kita belum tahu di mana surat itu. Dan sebatas yang saya ketahui, belum sampai di meja presiden," kata juru bicara Presiden, Julian Aldrin Pasha di kantor presiden, Jakarta, Kamis 21 April 2011.
Namun demikian, kata Julian, telah ada komunikasi antara Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi dan Menteri Kordinator Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto dengan DPP dan Majelis Syura PKS. Intinya, PKS akan mengirim surat lewat Sudi atau Djoko untuk presiden.
"Mungkin (surat dari PKS) lagi di Pak Menkopolhukam atau Pak Mensesneg. Silakan tanya, karena surat mereka melalui kedua beliau itu,"
kata Julian.
Lantas, apakah SBY ingin bertemu dengan DPP PKS untuk mendengar komitmen koalisi? "Kami dengar penjelasan mereka. Tapi yang jelas ada surat yang katanya dikirimkan kepada Presiden," kata dia. "Tapi isi suratnya saya belum tahu, apakah itu surat rekomendasi atau persetujuan kontrak koalisi yang baru."
SBY akan melakukan reshuffle setelah terima surat dari PKS? "Oh, itu nanti deh (dibicarakan). Penataan koalisi dulu yah," kata Julian.
MK Juga Surati KPU dan Bawaslu, Bakal Bacakan Dua Putusan
MK bakal membacakan putusan sidang perselisihan pemilihan umum (PHPU) atau sengketa Pilpres 2024 pada 22 April 2024 mendatang.
