- Antara/ Fanny Octavianus
VIVAnews -- Sejumlah anggota Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) mendatangi mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla di kediamannya, Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, Sabtu 14 Mei 2011. Mereka minta dukungan moral pada mantan wakil presiden itu.
"Sebetulnya inisiator dari SJSN adalah Pak JK (Jusuf Kalla). Kunjungan ke beliau selaku tokoh bangsa ini diperlukan untuk mendapat dukungan moral sekaligus masukan konkret," kata anggota Pansus dari Fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka.
Menurut Rieke, pihaknya akan menggelar roadshow ke sejumlah tokoh untuk mendapat dukungan serupa. "Roadshow ini akan berlanjut dengan mendatangi sejumlah tokoh lainnya," kata Rieke.
Kepada JK, Rieke dan anggota Pansus lainnya menjelaskan urgensi dan substansi RUU BPJS. Menurut dia, ada 9 prinsip yang menjadi nafas utama RUU itu. Yakni, kegotongroyongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan wajib, dana amanat, dan wali amanat.
"Ini tinggal 49 hari lagi (pembahasannya). Ini penting bagi perjuangan kami," katanya.
Dalam kunjungan itu Rieke datang dengan empat koleganya, yakni anggota Fraksi PKS Martri Agoeng, Fraksi Gerindra Soepriyatno, Fraksi PAN Sunartoyo, serta Fraksi PKB Chusnunia.
Sementara itu, Ketua DPP PDIP Maruarar Sirait juga turut dalam rombongan itu. "Saya bukan anggota pansus, tapi sangat mendukung pengesahan RUU BPJS ini," kata Maruarar.
Sebelumnya, pembahasan RUU BPJS di DPR sempat mandek. Menurut Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso, pembahasan RUU BPJS mandek karena pemerintah tak serius. "Sebagai Pimpinan DPR saya menyayangkan delapan menteri yang ditunjuk Presiden menghentikan secara sepihak RUU BPJS," kata priyo.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR lainnya, Pramono Anung mengatakan masalah pembahasan RUU BPJS ini berada di pemerintah. "Menurut saya betul-betul masalah ada di internal pemerintah," katanya di DPR, Selasa 26 April 2011.
Pram melihat, pemerintah sama sekali tak menunjukkan itikad baik untuk segera menyelesaikan persoalan. Ketika pembahasan dengan fraksi baik di panitia kerja maupun komisi sebenarnya tak ada satu fraksi yang berbeda. Semuanya berkeinginan, agar Sistem Jaminan Sosial Nasional diterapkan dan itu baik buat masyarakat tidak mampu agar ada jaminan saat persoalan sakit dan sebagainya dengan negara berkewajiban melakukan pembayaran dan jaminan.
Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) juga disebut Pram tidak masalah. "Karena seluruh fraksi suaranya sama dan itu menurut saya betul-betul masalah ada di internal pemerintah." (eh)
Gubernur BI Proyeksikan Rupiah Baru Balik ke Rp 15.000-an pada Kuartal IV-2024
Bank Indonesia (BI) memproyeksikan, nilai tukar rupiah akan terus ada di level Rp 16.000 per dolar AS hingga kuartal III-2024.
