- ANTARA/Andika Wahyu
VIVAnews – Anggota Tim Pencari Fakta (TPF) Demokrat Sutan Bhatoegana yang menyelidiki keterkaitan Bendahara Umum Demokrat Muhammad Nazaruddin dengan kasus suap Kemenpora menegaskan, dugaan keterlibatan Nazaruddin itu tidak memicu friksi internal di tubuh Partai Demokrat.
“Tidak ada friksi, saya jamin,” kata Sutan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu 18 Mei 2011. Sebelumnya, beredar rumor bahwa suara Demokrat terpecah menghadapi dugaan kasus yang menimpa Nazaruddin. TPF yang dibentuk Fraksi Demokrat disebut-sebut terkesan cenderung membela Nazaruddin, sedangkan sejumlah elit internal Demokrat lain dikatakan justru menyudutkan dia.
Persoalan semakin pelik ketika perbedaan suara ini dikait-kaitkan dengan pertentangan diam-diam di tubuh partai penguasa itu pasca Kongres Demokrat yang dimenangi oleh Anas Urbaningrum. “Tidak demikian. Ketika seseorang sudah keluar sebagai pemenang, semua pihak yang awalnya berada di kubu lawannya, kini juga dirangkul,” ujar Sutan.
Menurut Sutan, banyaknya suara berbeda di internal Demokrat terkait Nazaruddin, lebih pada persoalan individu. “Itu soal individu. Pastilah ada yang senang dan ada yang tidak senang pada Nazaruddin. Itu biasa. Tapi yang kita pegang adalah sikap Dewan Kehormatan Partai Demokrat yang diketuai Pak SBY,” tegas Sutan.
Dewan Kehormatan Demokrat sendiri sampai sekarang belum mengumumkan kesimpulan hasil pemeriksaan mereka terhadap Nazaruddin. Yang jelas, kata Sutan, Demokrat sampai saat ini memegang etika politik bersih, cerdas, dan santun. “Kami tidak membela yang salah,” tandasnya.
Sutan menambahkan, Demokrat tidak mungkin memvonis kadernya salah atau tidak, sementara KPK saja sampai saat ini belum mengeluarkan pernyataan apapun terkait hal itu. Sementara itu, Nazaruddin yang kini dirotasi oleh fraksi dari Komisi III ke Komisi VII DPR, hari ini tidak terlihat dalam rapat Komisi VII dengan pihak Merpati. (eh)
Mahfud MD Bicara Pentingnya Jaga Demokrasi agar Terhindar dari Kediktatoran
Pakar hukum tata negara Mahfud MD berbicara mengenai pentingnya menjaga demokrasi di Indonesia agar pelanggaran-pelanggaran tak terjadi kembali.
