- ANTARA/Andika Wahyu
VIVAnews - Beredar kabar, Partai Demokrat segera menonaktifkan M. Nazaruddin, Bendahara Umum Partai Demokrat, dari posisinya menyusul dugaan keterlibatan dia dalam kasus suap proyek Wisma Atlet SEA Games.
Dua sumber berbeda VIVAnews menerangkan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum telah menghadap Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, di kediaman pribadinya, Cikeas, Jawa Barat, pada Selasa kemarin, 17 Mei 2011, untuk membicarakan persoalan ini.
Dalam pertemuan itu, kata seorang politisi Demokrat, SBY marah besar. Dia memberikan dua opsi kepada Anas soal Nazaruddin--sebagaimana yang dinyatakan salah satu ketua DPP Partai Demokrat, Kastorius Sinaga: mundur atau dipecat dari kepengurusan.
Tetapi, persoalan lalu muncul. Ternyata, AD/ART Partai Demokrat belum merinci mekanisme organisasi untuk melandasi kedua opsi tersebut. Akhirnya, ditugaskanlah Sekretaris Dewan Kehormatan DPP Partai Demokrat Amir Syamsudin untuk menyusunnya terlebih dahulu yang, menurut rencana, akan diumumkan Kamis besok.
Isi ketentuan itu kurang lebih, masih kata sumber itu, adalah: anggota DPP yang telah ditetapkan sebagai terdakwa dalam sebuah kasus pidana akan langsung dinonaktifkan. Khusus, untuk kasus korupsi, akan dinonaktifkan meski baru ditetapkan sebagai tersangka.
"Jadi, sekarang tergantung KPK, apakah akan menjadikan Nazaruddin sebagai tersangka atau tidak," katanya.
Kabar soal ini tak dibantah atau diiyakan Nazaruddin sendiri. Saat ditanya melalui pesan singkat SMS, Nazaruddin hanya menyatakan, "Saya sarankan telepon Mubarok atau Ruhut."
Adapun anggota Dewan Pembina Achmad Mubarok menyatakan tak benar Nazaruddin dinonaktifkan. "Belum ada. Sampai saat ini, Pak Nazaruddin masih di posisinya," kata Mubarok.
Mubarok menjelaskan pernyataan Ketua Departemen Perencanaan Pembangunan Nasional Partai Demokrat, Kastorius Sinaga, soal ada dua opsi untuk Nazaruddin yakni mengundurkan diri atau diberhentikan adalah semacam standard operating procedure di Demokrat. "Itu idealnya. Faktanya belum," kata Mubarok.
Mubarok menjelaskan lagi, penonaktifan anggota Demokrat memang bisa dilakukan sebelum ada putusan hukum. "Jika ada indikasi kuat," katanya. Dan Demokrat sudah beberapa kali melakukan itu. Namun untuk kasus Nazaruddin, sekali lagi, Mubarok memastikan belum ada tindakan. Dewan Kehormatan Partai Demokrat masih memproses, katanya.
Nazaruddin tersangkut dalam kasus suap SEA Games karena salah satu tersangka, Mindo Rosa Manulang, diduga kuat adalah tangan kanannya di PT Anak Negeri. Nazaruddin membantah mengenal Rosa. Belakangan, Rosa mengubah pernyataannya di berita acara pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi bahwa dia mengenal Nazaruddin. (umi)
Sejarah Tercipta Thomas Cup dan Uber Cup, Sempat Tertunda Gegara Perang Dunia II
Thomas Cup dan Uber Cup merupakan salah satu kompetisi bulutangkis bergengsi di dunia dengan menggunakan sistem beregu putra dan putri.
