- Biro Pers Istana Presiden/Abror Rizki
VIVAnews -- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang adalah Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat mendapat laporan dari Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD: bahwa kadernya, Muhammad Nazaruddin memberikan sejumlah uang pada Sekjen MK, Janedjri M. Gaffar.
Yudhoyono menegaskan, ini bukan hal yang bisa dianggap remeh. Meski demikian, sebagai tokoh Demokrat, ia meminta para kader tetap tenang.
Bagaimana tanggapan kader Demokrat terkait persoalan ini? Wakil Sekjen Demokrat, Ramadhan Pohan berpendapat, para kader mendukung apapun langkah dan putusan SBY. "Termasuk jika ada sanksi soal isu kader kami yang tersandung masalah," kata dia, Jumat 20 Mei 2011.
Apalagi, jelas dia, SBY adalah ketua dewan pembina dan ada di dewan kehormatan yang berwenang mengurus seputar penegakan etika dan moral. "Tak ada kader Demokrat yang tak hormat pada SBY. Kami semua sayang, respek, patuh pada beliau," kata dia. "Kalau ada kader Demokrat menolak atau menentang SBY, itu bisa kualat. Gusti Allah ora sare."
Sebelumnya, Mahfud MD menjelaskan, Nazaruddin menyerahkan dua amplop pada Sekjen MK. Masing-masing berisi 60 ribu dolar Singapura.
Selanjutnya, kata Mahfud, Janedjri berusaha mengembalikan amplop tersebut namun Nazaruddin menolak. "Ancamannya itu, "kalau nggak mau terima, saya obrak-abrik MK," kata dia.
Namun, Mahfud lantas bertindak. "Saya katakan, biar tidak jadi fitnah, kembalikan ke rumahnya serahkan ke siapa saja yang jelas identitasnya," kata Mahfud, yang mengaku punya bukti pengembalian.
Hingga saat ini, Nazaruddin belum bisa dikonfirmasi soal kasus ini. Dua teleponnya mati saat VIVAnews berusaha menghubunginya. Pesan yang dikirim melalui Blackberry Messenger juga tidak dibalas. (eh)
DPP Berani Ungkap Indonesia sedang Dilanda Krisis Paling Berbahaya
Ketua DPP BERANI, Lorens Manuputty menyoroti tiga krisis yang terjadi di Indonesia saat pelantikan tersebut. Menurut dia, Indonesia saat ini sedang mengalami krisis yang
