- ANTARA/Andika Wahyu
VIVAnews - Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, terseret sejumlah kasus, termasuk dugaan memberikan sejumlah dana ke Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Janedjri M Gaffar.
Bagaimana Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat menyikapi kasus Nazaruddin itu?
"Kami memang berniat (mengusut). Tapi, kami ingin bicarakan dulu dengan
pimpinan DPR. Kalau tidak, kurang afdol rasanya," kata Wakil Ketua BK
DPR Nudirman Munir saat dihubungi VIVAnews.com di Jakarta.
Dia mengakui BK DPR seharusnya bisa langsung memanggil Nazaruddin
untuk dimintai keterangan atas dugaan pelanggaran kode etik. Tapi, karena sejumlah alasan, BK memutuskan untuk membicarakan kasus Nazaruddin dengan pimpinan DPR.
Salah satu alasannya, BK DPR menilai kasus yang melibatkan Nazaruddin banyak, sementara BK DPR tidak memiliki fakta dan data awal. "Apalagi ini ada kasus lagi dari laporan MK," ujarnya.
Badan Kehormatan, dia menjelaskan, sudah melayangkan surat ke pimpinan DPR, Jumat, 20 Mei 2011. "Semoga Senin, kami sudah bisa bertemu dengan pimpinan DPR untuk membahas kasus Nazaruddin. Kalau nanti diputuskan memanggil Nazaruddin maka kami akan panggil," jelasnya.
Dia pun berharap semua pihak yang memiliki data atau bukti awal yang melibatkan Nazaruddin dapat menyampaikannya ke BK DPR. "Termasuk dari wartawan dan mantan pengacara Mindo Rosalina Manullang bernama Kamaruddin Simanjuntak," kata dia.
Sebelumnya, Kamaruddin menyebut Nazaruddin adalah atasan Rosa, tersangka suap wisma atlet SEA Games di Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga.
Kasus terbaru, Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menyatakan Nazaruddin memberi uang kepada sekjen MK sebesar Sin$120 ribu, setahun lalu.
Hal ini, kata Mahfud, sudah dilaporkan langsung kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selaku ketua Dewan Pembina Partai Demokrat. (art)
Mantan Direktur BUMD Cilegon Jadi Tersangka Korupsi Rp7 Miliar
Mantan Direktur BUMD Cilegon Jadi Tersangka Korupsi Rp7 Miliar
