- VIVAnews/Tri Saputro
VIVAnews - Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mempersilakan kubu Muchdi Purwoprandjono yang akan memidanakan Ketua Umum PPP Suryadharma Ali. Ancaman itu akan direalisasikan bila dalam waktu satu pekan, Suryadharma tidak juga mengeluarkan Surat Keputusan Muchdi sebagai ketua Dewan Pimpinan Wilayah PPP Papua.
"Itu kan hak beliau (Muchdi) tidak bisa dihalangi. Silakan saja," kata Sekretaris Jenderal PPP Irgan Chairul Mahfiz dalam perbincangan dengan VIVAnews.com di Jakarta.
Menurut Irgan, ancamam kubu mantan wakil ketua umum Partai Gerindra itu tidak perlu dikhawatirkan. Karena, persoalan Muchdi ini dianggap sebagai permasalahan kader semata.
Keabsahan Muchdi sebagai ketua DPW PPP Papua akan segera dibuktikan dengan dokumen yang dimiliki oleh Dewan Pimpinan Cabang PPP atau pengurus tingkat kabupaten/kota.
Tidak hanya itu, pengurus pusat PPP juga siap meladeni kubu Muchdi jika memang kasus ini berlanjut ke ranah hukum DPP. Saat ini, DPP PPP hanya akan mengikuti ke mana arus mengalir.
"Kami juga belum tahu tuntutannya seperti apa, jika memang kasus ini akan di bawa ke ranah hukum," kata politisi yang juga wakil ketua Komisi IV Bidang Tenaga Kerja ini. "Lagipula, surat keputusan sudah keluar. Bachtiar Gaffar sebagai ketua PPP Papua," tuturnya.
Kamis lalu, 19 Mei 2011, Koordinator Wilayah Papua Dewan Pimpinan Pusat PPP yang juga Wakil Sekretaris Jenderal DPP PPP, Somali, mengancam akan memidanakan Ketua Umum PPP, Suryadharma Ali.
"Kami sudah menyiapkan pengacara. Kalau dalam satu pekan Suryadharma Ali tidak mengeluarkan SK penetapan Muchdi, kami akan memidanakan," kata Somali yang menggelar keterangan pers di Kantor DPP PPP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat. (art)
Bertemu Majelis Masyayikh, Menag Bahas Rekognisi Santri dan Ma’had Aly
Majelis Masyayikh adalah lembaga mandiri dan independen sebagai perwakilan Dewan Masyayikh dalam merumuskan dan menetapkan system penjaminan mutu pendidikan pesantren.
