- Antara/ Andika Wahyu
VIVAnews - Dewan Perwakilan Rakyat hari ini melakukan pertemuan dengan Kementerian Pekerjaan Umum membahas gedung baru DPR. Ketua DPR Marzuki Alie mengatakan DPR mengundang Kementerian PU untuk mengkonfirmasi ulang perhitungan PU dengan DPR.
"Bukannya kami tidak percaya dengan tim dari PU, tapi kami konfirmasi ulang apakah harga yang dihitung wajar," kata Marzuki Alie usai pertemuan di Gedung DPR, Senin, 23 Mei 2011.
Sebelumnya, Kementerian PU mengusulkan pemangkasan pembangunan gedung baru dari 36 lantai menjadi 26 lantai. Anggaran yang disarankan pun turun dari awalnya senilai Rp 1,1 triliun menjadi Rp777 miliar.
Menanggapi ini, DPR sendiri menganggap ada keanehan penurunan tingkat dari 36 lantai menjadi 26 lantai dengan memanfaatkan Gedung Nusantara I DPR.
"Karena Nusantara I tetap ingin dipakai, 36 lantai plus Nusantara I. Sedangkan, Menteri PU menyatakan 26 lantai dengan memanfaatkan Nusantara I. Ini ada sesuatu yang salah," ujar Marzuki.
Karena itu, DPR mengundang PU untuk melakukan penghitungan ulang. "Kami ingin mencari tim PU atau konsultan yang menghitung itu siapa? Kalau ada kesengajaan main-main harus diberi sanksi," jelas Marzuki.
Menteri PU Djoko Kirmanto kemudian menjelaskan perhitungan gedung baru 26 lantai. PU menghitung jumlah anggota DPR, ditambang ruang penunjang, dan memaksimalkan pemanfaatan gedung Nusantara I.
"Dengan catatan gedung baru mampu menampung semua staf. Dengan hitungan seperti itu maka kami memutuskan gedung cukup 26 lantai saja," ujar Djoko.
Namun PU menyerahkan kepada DPR mengenai desain yang digunakan, apakah desain baru atau lama. "Itu hak prerogatif yang memiliki gedung," ucap Djoko.
Ketua DPR sendiri mengaku belum ada keputusan mengenai desain yang akan digunakan. "Akan kami tanyakan secara internal, apakah tetap U terbalik atau desain baru," ujar Marzuki Alie yang juga menjadi Ketua Badan Urusan Rumah Tangga DPR. (adi)
5 Negara yang Paling Jarang Utang di Dunia, Nomor 1 Tetangga Indonesia
Tidak semua negara di dunia ini mengandalkan utang dalam proses pembangunan dan pengelolaan pemerintahannya. Ada lima negara yang memiliki tingkat utang paling rendah.
