- flickr.com
VIVAnews - Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Demokrat sejauh ini belum menunjuk bendahara umum baru pasca dicopotnya Muhammad Nazaruddin dua hari lalu.
"Tidak juga vakum kegiatan bendahara partai, karena ada wakilnya. Pemberhentian itu supaya beliau bisa konsentrasi kalau dituntut secara hukum, itu saja," kata anggota Dewan Kehormatan Partai Demokrat, EE Mangindaan.
Dalam struktur organisasi kepungurusan DPP Partai Demokrat 2010-2015, ada empat wakil bendahara umum yang sebelumnya membantu tugas Nazaruddin. Keempat wakilnya adalah; Handojo S. Muljadi, Mirwan Amir, Sartono Hutomo, dan Siswanto.
Dewan Kehormatan Partai Demokrat sebelumnya mencopot Nazaruddin dari Bendahara Umum atas sejumlah pertimbangan. Antara lain, dugaan kasus yang melibatkan Nazaruddin, dianggap terkait anggaran dan memiliki konflik kepentingan dengan posisinya sebagai Bendahara Umum.
Saat ini, menurut Mangindaan, proses pencopotan Nazaruddin dari bendahara partai sudah sesuai mekanisme. Surat Keputusan diteken oleh Ketua Dewan Kehormatan, Susilo Bambang Yudhoyono.
"Sudah diputuskan. Secara teknis eksekusinya memang lewat DPP. SK-nya sendiri sudah ada di DPP. Dan sudah diteken kok sama Ketua DK. Tapi mungkin belum disampaikan oleh DPP ke yang bersangkutan," jelas Mangindaan.
Mangindaan berpandangan, kekosongan pos yang ditinggalkan Nazaruddin tidak perlu buru-buru diisi. Bisa jadi, kata dia, Nazaruddin terbebas dari segala tuduhan yang kini mengarah padanya. "Bisa atau tidak dia ditarik lagi menduduki jabatan bendahara umum, jika tidak terbukti tersangkut kasus hukum, itu terserah ketua umum," terangnya.
Mobil Pikap Sarat Muatan Terguling di Pamekasan, Belasan Orang Terkapar di Jalan
Mobil pikap yang mengangkut rombongan ibu dan anak-anak di Pamekasan, Madura, Jawa Timur, mengalami kecelakaan tunggal hingga terguling di jalan raya. Belasan orang luka
