- ANTARA/Andika Wahyu
VIVAnews - Partai Demokrat secara resmi sudah memecat bendahara umumnya, Muhammad Nazaruddin, pada Senin, 23 Mei 2011 lalu. Pemecatan ini terkait dengan kasus suap wisma atlet SEA Games 2011, yang menjerat Nazaruddin.
Namun, kendati dipecat sebagai Bendahara Umum Partai Demokrat, Nazaruddin masih menjadi anggota Komisi VII DPR. Menurut Wakil ketua DPR, Pramono Anung, pimpinan DPR akan bertemu dengan Badan Kehormatan pekan depan untuk membahas posisi Nazaruddin di lembaga legislatif itu.
"Tepatnya hari Senin jam 10.00 WIB. Memang sudah diagendakan," ujar Pramono kepada VIVAnews.com, Kamis malam 26 Mei 2011.
Pramono menjelaskan, Badan Kehormatan mempunyai kewenangan untuk memanggil Nazaruddin. Tetapi karena permasalahan ini sudah menjadi isu sensitif, lanjut Pramono, maka pimpinan Badan Kehormatan perlu berkonsultasi dengan pimpinan DPR.
Terkait dengan kaburnya Nazaruddin ke Singapura pada tanggal 23 Mei lalu, Pramono mengaku belum mengetahuinya. Politisi dari PDIP ini menilai sikap yang diambil oleh Nazarudin untuk melarikan diri tidak tepat.
"Tetapi saya tidak yakin beliau keluar negeri, karena masih punya anak dan istri,"katanya.
Seperti diketahui, Menteri Hukum dan HAM, Patrialis Akbar, mengatakan bahwa Nazaruddin sudah pergi ke Singapura sehari sebelum KPK mengirimkan surat permohonan cekal. Dia diduga pergi pada tanggal 23 Mei 2011 pukul 19.30 menaiki pesawat Garuda.
Pada tanggal itu, Dewan Kehormatan Partai Demokrat resmi mencopot Nazaruddin dari Bendahara Umum. Sebelum pengumuman pemecatannya, Nazaruddin juga sempat bertemu dengan ketua DPR Marzuki Alie, yang juga Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat.
Pertemuan itu dilakukan di ruangan Marzuki Alie, di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat. Saat itu, hadir juga Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopacua dan Sutan Bhatoegana.
Cegah Informasi Simpang Siur, Jemaah Haji Diimbau Tak Bagikan Kabar Tidak Benar di Media Sosial
Menurut Direktur Bina Haji PHU Arsad Hidayat, jemaah haji diminta tidak asal membagikan informasi yang beredar di media sosial yang belum jelas kebenarannya.
