- Antara/ Widodo S Jusuf
VIVAnews - Badan Kehormatan DPR menyerahkan 10 nama legislator yang dijatuhkan sanksi ke Pimpinan DPR. Menurut Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso sepuluh nama ini sudah berstatus hukum.
"Tersangkut paut dalam posisi sebagai terdakwa dan seterusnya," kata Priyo di gedung DPR RI, Jakarta, Senin 30 Mei 2011.
BK DPR, kata dia, sudah satu suara untuk menjatuhkan sanksi dari yang ringan sampai berat berupa pemberhentian sementara. "Biarkan mereka yang umumkan."
Pemberhentian sementara kepada para wakil rakyat bermasalah itu dikenakan untuk kasus apa saja? "Kasus yang bersifat sudah ditindaklanjuti dari sisi hukum dan ternyata anggota yg bersangkutan sudah dijadikan terdakwa itu sudah cukup alasan," kata Priyo.
Apakah ada kader Golkar yang kena sanksi? "Dari sekian nama itu tidak ada yang dari Golkar."
Terkait kasus yang menimpa mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin, Priyo menilai BK harus memproses yang bersangkutan karena semua anggota DPR tidak kebal dari panggilan BK. Namun, dia meminta BK berhati-hati menangani kasus ini. "Bisa saja Badan Kehormatan memulai dari mengundang atau memanggil saksi-saksi yang berkaitan dengan itu," kata Priyo.
Sebelumnya, Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD melaporkan Nazaruddin ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atas dugaan memberikan sejumlah uang kepada Sekjen MK Janedjri M Gaffar. Takut kena fitnah, kata Mahfud, uang itu kemudian dikembalikan kepada Nazaruddin. Nazaruddin sendiri membantah dan menyebut kasus ini rekayasa.
Pimpinan DPR, lanjut Priyo, memberikan hak dan kewenangan sepenuhnya pada BK untuk memanggil pihak terkait dalam kasus pemberian uang itu, termasuk Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD dan Sekjen MK Janedjri M Gaffar. Dia berharap semua legislator yang menjalani proses hukum lebih baik mengundurkan diri sebelum dijatuhi 'vonis' oleh BK DPR.
"Karena kalau jatuh vonis dari BK, kemudian ketok palu di paripurna, sepertinya tidak elok."
Hundreds of Buildings Affected by The Earthquake in West Sulawesi have been Renovated
Indonesian President Joko Widodo (Jokowi) inaugurated 147 reconstruction buildings after the 6.2 magnitude earthquake hit West Sulawesi on last January (2021).
