- ANTARA/Ismar Patrizki
VIVAnews - Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung menilai partainya potensial hancur apabila kebijakan yang mereka ambil tidak pro-rakyat. Apalagi jika kebijakan para kader Golkar yang ada di pemerintahan cenderung tidak populer.
"Golkar (bisa) hancur karena kebijakan yang dibuat oleh menterinya," ujar Akbar di DPR RI, Rabu 1 Juni 2011.
Oleh karena itu, menurutnya, Partai Golkar harus berani bersikap kritis terhadap kebijakan pemerintah. Dan bila ada kebijakan yang perlu diperbaiki dan dikoreksi, Golkar tidak perlu ragu dalam menyampaikan sikap-sikapnya.
"Sebagai acuan tentu bersama-sama dilakukan dari perspektif kepentingan rakyat. Dalam rangka itu, mungkin saja antara Golkar dan partai lain memiliki pandangan yang berbeda tapi dalam negara demokrasi saya kira normal saja," ujarnya lagi.
Lantas bagaimanakah sikap Partai Beringin dalam komitmen mengawal pemerintahan khususnya kepemimpinan Presiden SBY? "Harus sampai (2014) dong. Bisa saja gonjang-ganjing, tapi nggak ada alasan menyatakan tidak sampai 2014. Gerakan boleh, tetapi tidak boleh mengarahkan pada satu gerakan yang ingin menggantikan pemerintahan karena tidak ada dasar dan alasannya," kata Akbar.