Mahfud Siap Beber Kasus Andi Nurpati ke Panja

Mahfud MD
Mahfud MD
Sumber :
  • VIVAnews/Nurcholis Anhari Lubis

VIVAnews - Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD mengaku gembira dengan langkah Dewan Perwakilan Rakyat yang membentuk Panitia Kerja Surat Palsu ke Komisi Pemilihan Umum. Sebagai pelapor kasus itu, Mahfud bertekad membeberkan kronologi munculnya surat palsu tersebut ke Panja DPR.

"Saya akan datang ke sana untuk menunjukkan seluruh kronologis itu dan menerangkan fakta-fakta temuan tim investigasi yang sampai saat ini masih dikualifikasi sebagai investigasi di bidang hukum administrasi," kata mahfud di Jakarta, Selasa 14 Juni 2011.

Dia mengatakan, seharusnya temuan tim investigasi MK itu bisa dijadikan bahan penyidikan oleh kepolisian. Namun sayang, hingga kini kepolisian kukuh menyatakan hasil temuan itu bukan lah alat bukti yang cukup untuk memeriksa mantan anggota KPU, Andi Nurpati sebagai terlapor. "Saya berharap ini bisa dijadikan investigasi di bidang hukum pidana oleh polisi dalam bentuk penyidikan," kata dia.

Mahfud menambahkan, jika Andi Nurpati sudah diperiksa, maka MK akan memberi informasi tambahan siapa yang terlibat dalam kasus ini kepada polisi.

"MK sudah ada penelitiannya, tetapi hasil investigasi MK itu investigasi administrasi kepegawaian sehingga itu bisa dijadikan bahan kepada polisi sebagai bahan penyidikan di bidang hukum pidana bukan hukum administrasi," kata dia.

Mahfud mengaku tak punya motivasi apapun dalam kasus ini. Mahfud, tak punya dendam sehingga melaporkan Andi Nurpati ke polisi.

"Tetapi saya sangat marah kalau orang mempermainkan hukum, apalagi Pemilu itu orang berjuang mati-matian," kata dia.

"Hanya dengan sebuah surat, orang menang jadi kalah orang kalah jadi menang. Itu kan jahat sekali terhadap Konstitusi, jahat terhadap Negara, jahat terhadap masyarakat kalau itu dilakukan. Kita melakukan reformasi kan untuk menghilangkan hal-hal seperti itu, masa KPU nya bisa tidak profesional."

Mahfud tak menampik kebenaran bahwa surat palsu itu dikirim melalui fax dengan nomor telepon MK ke KPU. Sehingga, mahfud meminta dicek surat itu diterima kapan dan oleh nomor fax berapa.
 
"Dari situ akan ketahuan apakah surat tersebut betul masuk atau tidak," kata dia.

"Karena dari MK sendiri surat itu sudah clear, karena ada surat dari telkom nomor telepon yang dimaksud sudah, mati yaitu 0213800239, itu sudah tidak aktif sejak bulan Juli. Masa pada 14 Agustus bisa kirim fax. Itu ada suratnya dari telkom."

Sebelumnya, ada surat berkop MK dengan nomor 112 dari MK ke KPU pada 14 Agustus 2009.

Surat itu membuat politikus Partai Hati Nurani Rakyat, Dewie Yasin Limpo, mendapatkan satu kursi Dewan Perwakilan Rakyat dari daerah pemilihan Sulawesi Selatan I. Belakangan, pada 11 September 2009, muncullah surat asli dari Mahkamah Konstitusi yang membuat satu kursi itu dialihkan ke calon dari Partai Gerakan Indonesia Raya.

Dan pada 21 Agustus 2009, KPU pun menggelar pleno berdasarkan surat itu. Rapat pleno ini juga dihadiri perwakilan Badan Pengawas Pemilu dan Mahkamah Konstitusi. Karena tidak tahu bahwa surat 14 Agustus itu tak benar, Dewie Yasin Limpo pun ditetapkan dapat satu kursi DPR.

Namun, ternyata, surat sebenarnya baru dikirimkan MK pada tanggal 17 Agustus 2009 pukul 19.30. Namun anehnya, surat itu tak sampai ke petinggi KPU.